Barometer Bali | Denpasar – Pemerintah Provinsi Bali kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan tersebut menjadi yang ke-13 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2012.
Opini WTP diserahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Bali, Senin (8/6/2026), yang dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, jajaran DPRD Bali, serta perwakilan BPK RI.
Gubernur Bali Wayan Koster menyebut capaian tersebut sebagai bukti konsistensi Pemprov Bali dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Ini merupakan WTP ke-13 kali berturut-turut dan tentu menjadi capaian yang sangat baik bagi Pemerintah Provinsi Bali,” ungkap Koster.
Menurut Koster, keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak boleh dimaknai sekadar sebagai pencapaian administratif. Lebih dari itu, pengelolaan keuangan daerah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Saya selalu menegaskan bahwa WTP bukan sekadar mempertahankan opini, tetapi harus menjadi WTP yang berkualitas. Pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan jujur, benar, disiplin, dan selalu mengikuti rekomendasi dari BPK,” katanya.
Koster menegaskan dirinya selalu mendorong BPK untuk melakukan pemeriksaan secara objektif dan profesional agar setiap kelemahan yang masih terjadi dapat diketahui dan segera diperbaiki.
“Kalau ada yang kurang baik harus disampaikan apa adanya. Dengan begitu kita bisa melakukan pembenahan. Prinsipnya, tata kelola keuangan harus sehat dan transparan,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah, khususnya Sekretaris Daerah dan Inspektorat Daerah, yang dinilai berperan penting dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah sehingga opini WTP dapat dipertahankan selama 13 tahun berturut-turut.
Ke depan, Pemprov Bali berkomitmen memperkuat sistem evaluasi kinerja aparatur berbasis capaian kerja melalui penerapan mekanisme penghargaan dan sanksi (reward and punishment) agar penggunaan anggaran semakin efektif dan tepat sasaran.
“Pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya menghasilkan administrasi yang tertib, tetapi juga harus mampu mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi bukan hanya output yang baik, tetapi outcome dan dampaknya juga harus dirasakan masyarakat,” paparnya.
BPK Temukan Sejumlah Catatan
Meski kembali memberikan opini WTP, BPK RI masih menemukan sejumlah catatan dalam pengelolaan keuangan Pemprov Bali Tahun Anggaran 2025.
Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adi Surya Adnyana, mengatakan hasil pemeriksaan menemukan beberapa kelemahan terkait sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun, temuan tersebut tidak berdampak material terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.
“Walaupun masih terdapat beberapa permasalahan terkait pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, permasalahan tersebut tidak berpengaruh material dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan,” kata Adi Surya.
Salah satu temuan yang menjadi perhatian BPK adalah pengelolaan hibah pada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang dinilai belum memadai. BPK menemukan sejumlah penerima hibah belum melengkapi dokumen persyaratan, terdapat realisasi barang yang tidak sesuai dengan nilai pencairan dana, hingga keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menyebabkan penyaluran hibah tidak tepat sasaran serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dana.
Selain itu, BPK juga menemukan permasalahan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban jasa manajemen konstruksi pembangunan menara telekomunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Bali.
Temuan tersebut mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran keuangan daerah sebesar Rp2,31 miliar serta kelebihan pembayaran biaya personel dan nonpersonel sebesar Rp384 juta.
Atas sejumlah temuan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Bali untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap penerima hibah, serta memastikan seluruh pelaksanaan kegiatan mematuhi ketentuan yang berlaku.
Tindak Lanjut Lampaui Rata-rata Nasional
Di tengah sejumlah catatan tersebut, BPK tetap memberikan apresiasi atas komitmen Pemprov Bali dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.
“Ini merupakan capaian yang luar biasa karena telah diraih 13 kali berturut-turut sejak tahun 2012. Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara akuntabel, transparan, dan sesuai prinsip good governance,” tandas Adi Surya.
BPK mencatat tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan oleh Pemprov Bali mencapai 98,45 persen atau 1.465 rekomendasi dari total 1.488 rekomendasi yang diberikan. Capaian tersebut jauh melampaui rata-rata nasional yang berada di kisaran 75 persen.
Meski demikian, BPK mengingatkan masih terdapat sejumlah temuan yang berulang dari tahun ke tahun. Menurut Adi Surya, temuan berulang merupakan bentuk inefisiensi yang harus segera dibenahi agar kualitas tata kelola keuangan daerah semakin baik.
“Kami berharap temuan-temuan yang berulang dapat diminimalisasi sehingga tata kelola keuangan daerah menjadi semakin efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Adi Surya. (rian)
