Pengamat Politik Unud Soroti Risiko “Weaponization of Private Communication” di Panggung Politik Lokal

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 82?
Pengamat Politik Universitas Udayana, Efata Filomeno Boromeu Duarte, menilai kemunculan screenshot (tangkapan layar, red) percakapan pribadi di media sosial menjadi salah satu pemicu yang mempercepat dan memperluas beragam reaksi publik. (barometerbali/red/istimewa)

Barometer Bali | Denpasar – Polemik yang mencuat di tengah dinamika politik lokal belakangan ini dinilai memiliki sensitivitas tinggi dan membentuk atmosfer ketegangan yang nyata. Pengamat Politik Universitas Udayana, Efata Filomeno Boromeu Duarte, menilai kemunculan screenshot (tangkapan layar, red) percakapan pribadi di media sosial menjadi salah satu pemicu yang mempercepat dan memperluas beragam reaksi publik.

“Apapun responnya, di situasi seperti ini, akan selalu dianggap sebagai bentuk keberpihakan,” ungkap Efata di Denpasar, Rabu (13/8/2025) menekankan bahwa analisisnya dilakukan secara akademis, bukan untuk memihak atau menghakimi pihak mana pun.

Berita Terkait:  Awal 2026, KPU Bali Teguhkan Integritas Pemilu Lewat Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja

Menurutnya, jika dilihat dari perspektif narasi politik, fenomena ini dapat dikategorikan sebagai weaponization of private communication — penggunaan materi percakapan pribadi di ruang publik untuk membentuk opini.

“Ini cukup serius karena bersifat instan, emosional, dan sangat personal,” terangnya.

Efata menambahkan, penggunaan komunikasi pribadi sebagai senjata politik membawa risiko besar, baik dari sisi etika komunikasi maupun potensi konsekuensi hukum. Lebih jauh, fenomena ini dapat memunculkan “efek berkabut” pada isu utama.

Berita Terkait:  Wayan Koster Ajak Gen Z–Milenial Bali Berinovasi, Kreatif, dan Melek Digital

“Fokus publik bisa bergeser dari substansi kebijakan ke masalah personal, sehingga diskusi publik berpotensi kehilangan arah dan terjebak pada narasi potongan pihak-pihak yang bertikai, bukan pencarian solusi esensial,” jelasnya.

Ia mengingatkan bahwa dalam konteks etika komunikasi politik, publik dan para aktor yang terlibat sebaiknya merespons dengan kehati-hatian.

“Energi perdebatan seharusnya diarahkan pada gagasan terbaik dan kebijakan yang prima demi kepentingan masyarakat luas,” tutup Efata. (red)

Berita Terkait:  Awal 2026, KPU Bali Teguhkan Integritas Pemilu Lewat Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja

BERITA TERKINI

Barometer Bali merupakan portal berita aktual masyarakat Bali. Hadir dengan semangat memberikan pedoman informasi terkini seputar sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, pemerintahan, pariwisata, budaya dan gaya hidup. Visi kami sebagai barometer informasi terbaru masyarakat Bali. Misi kami menyuarakan kebenaran dan menyajikan berita independen, berimbang dan bermanfaat.

Member of:

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA (SMSI) PROVINSI BALI

smsi

Member of:

smsi

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA (SMSI) PROVINSI BALI