Barometer Bali | Denpasar – Pengurus Ikatan Keluarga Sumba Barat Daya (IKSBD) Bali periode 2025–2028 resmi dilantik. Acara pelantikan tersebut digelar di Aula Makorem 163/Wira Satya, Denpasar, Sabtu (28/6/2025).
Acara pelantikan yang berlangsung meriah itu turut dihadiri oleh Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla, perwakilan Forkopimda Bali, tokoh Ikatan Keluarga Besar (IKB) Flobamora Bali, jajaran TNI/Polri, serta ratusan warga SBD yang ada di Bali.
Ketua umum Ikatan Keluarga Sumba Barat Daya (IKSBD) Bali, Samuel Sairo Kalumbang, menyatakan bahwa dibawah kepemimpinannya pihaknya akan memprioritaskan pendataan warga SBD yang berdomisili di Bali, sebagai fondasi penguatan organisasi dan jembatan komunikasi antara warga dan pemerintah.
“Kami akan mulai dengan menyusun data warga secara rapi, agar bisa dimonitor oleh 25 ketua unit yang berada di bawah naungan IKSBD Bali. Dengan data yang akurat, kita bisa tahu siapa yang perlu dibina dan dibantu,” ujar Samuel usai pelantikan.
Lebih lanjut, Samuel mengungkapkan bahwa masih banyak warga SBD di Bali yang belum terdata secara resmi, baik di paguyuban maupun lembaga di Gereja. Menurutnya Ini menjadi tantangan serius karena berdampak pada proses pembinaan warga, khususnya dalam menghadapi stigma sosial.
“Masalahnya, banyak warga yang tidak terdaftar di struktur Suka-duka maupun di gereja. Akibatnya, sulit bagi kami untuk memantau dan memberi arahan. Ini jadi tanggung jawab besar yang tak bisa saya emban sendiri. Harus ada kerja sama lintas pihak, termasuk pemerintah daerah Sumba Barat Daya dan juga Pemerintah daerah Bali,” jelasnya.
Ia juga menyebut, berdasarkan data terakhir sebelum pandemi Covid-19, terdapat sekitar 2.800 warga SBD yang terdata, sementara hanya sekitar 1.400 orang yang tergabung dalam organisasi induk IKB Flobamora. Diperkirakan jumlah riil warga SBD di Bali bisa mencapai lebih dari 6.000 orang.
Sebagian besar warga SBD di Bali, lanjut Samuel, berdomisili di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, dan mayoritas bekerja di sektor informal seperti sekuriti, buruh, pekerja swasta, serta mahasiswa.
Selain itu, Samuel juga, menanggapi stigma negatif terhadap sebagian oknum warga Sumba, ia menegaskan bahwa pihaknya melalui struktur Sukaduka dan Satgas IKSBD telah aktif menjalin kolaborasi dengan aparat keamanan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
“Selama ini, kami rutin berkoordinasi dengan TNI, Polri, pendeta, dan tokoh masyarakat. Tapi memang, saking banyaknya warga yang tidak terdaftar, tidak semua bisa dijangkau. Kalau sudah terdaftar di gereja, kami bisa arahkan pembinaannya bersama-sama,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla, dalam sambutannya mengingatkan agar warga SBD di Bali mampu menjaga nama baik daerah asal.
“Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadilah warga yang baik, hormati aturan dan budaya setempat. Jangan jadi pemicu masalah. Sebaliknya, jadilah agen kebaikan—baik sebagai mahasiswa, pekerja, maupun bagian dari masyarakat Bali,” ujar Bupati Ratu.
Ia juga menyampaikan komitmennya untuk membangun komunikasi yang lebih intensif dengan pemerintah Bali, termasuk rencana bertemu dengan Gubernur Bali.
“Kami masih mencoba menjadwalkan waktu bertemu dengan Bapak Gubernur. Kalau waktunya pas, saya siap terbang ke Bali kapan saja. Ini demi warga kami,” pungkasnya. (rian)
