Barometer Bali | Klungkung – Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Klungkung, Bupati Klungkung, I Made Satria melakukan kunjungan sekaligus silaturahmi dengan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Dr. Ely Kusumastuti, S.H., M.H. di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, pada Selasa (4/8).
Kunjungan ini dilakukan sebagai langkah proaktif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung dalam memperkuat koordinasi pencegahan korupsi serta memastikan seluruh jajaran birokrasi di lingkungan Pemkab Klungkung dapat bekerja secara bersih, aman, dan berpedoman teguh pada peraturan yang berlaku.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Satria menyampaikan bahwa sinergi dan pendampingan dari KPK RI sangat penting untuk meminimalisasi potensi celah pelanggaran hukum, sekaligus mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. “Terimakasih atas sambutan hangat dan arahan Ibu Deputi. Ke depan saya sangat berharap melalui koordinasi ini birokrasi di Kabupaten Klungkung semakin sehat, bebas dari korupsi serta mampu memberikan pelayanan optimal kepada kesejahteraan masyarakat,” harap Bupati Satria.
Bupati juga menambahkan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih hal penting yang harus dilakukan yakni memperkuat komitmen bersama dari seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga integritas dalam setiap proses pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah. “Saya berharap seluruh jajaran birokrasi di Kabupaten Klungkung agar bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Hal terpenting, pastikan setiap langkah dan kebijakan yang diambil berjalan bersih, aman, serta sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku,” imbuhnya.
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Dr. Ely Kusumastuti, S.H., M.H, menyambut baik kunjungan serta komitmen yang ditunjukkan oleh Bupati Satria. Pihaknya berharap beberapa hal penting harus diperhatikan dalam pencegahan korupsi diantaranya optimalisasi pencegahan diri untuk memperkuat area-area yang rentan terhadap penyalahgunaan wewenang melalui implementasi sistem monitoring secara konsisten dan terukur dan mendorong peran aktif dinas terkait sebagai garda terdepan dalam pengawasan untuk melakukan pendampingan sekaligus pencegahan penyimpangan sejak dini.
“Saya sangat menyambut baik kunjungan Bapak Bupati ini. Ke depan kami akan terus melakukan pendampingan untuk memastikan agar birokrasi di Kabupaten Klungkung berjalan dengan sebaik-baiknya dan berpedoman pada regulasi yang berlaku,” ucapnya. (rah)
