Foto: Ketua PC KMHDI Denpasar periode 2021-2023 I Gusti Putu Putra Mahardika (Sumber: Dok pribadi)
Denpasar | barometerbali– Terbukti telah menimbulkan keresahan masyarakat dengan mencuatnya pro-kontra program penyebaran 200 juta telur nyamuk ber-Wolbachia di Denpasar dan Singaraja, pemuda Bali I Gusti Putu Putra Mahardika menyatakan menolak tegas rencana implementasi di Pulau Dewata.
Mahardika juga mendesak pemerintah menghentikan program tersebut karena dinilai memicu kekhawatiran bagi masyarakat dan dapat mengganggu pariwisata Bali
“Kita menolak dengan tegas terkait penyebaran nyamuk wolbachia ini, yang paling penting kita meminta aparat untuk mengamankan aktivitas yayasan terkait dengan nyamuk ini. Kita jaga sama-sama Bali,” tandasnya kepada media, Selasa (5/12/23).
Bahkan, pria yang akrab disapa Guswah ini mengancam tak tanggung-tanggung akan kerahkan massa untuk melakukan aksi demonstrasi apabila pemerintah tidak menindak tegas persoalan tersebut.
“Mahasiswa akan menyatakan sikap, apabila hal-hal yang kita sampaikan tidak dilakukan atau tidak termonitor dengan baik,” imbuh Ketua PC KMHDI Denpasar periode 2021-2023 ini.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama secara tegas menolak penyebaran nyamuk ber-Wolbachia. Pasalnya, program besutan World Mosquito tersebut dikhawatirkan akan berdampak terhadap kelangsungan pariwisata di Bali.
“Saya menolak program tersebut karena Bali sebagai daerah pariwisata tidak bisa menjadi tempat uji coba, lebih baik dipindahkan ke tempat lain untuk melakukan uji coba,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Provinsi Bali, Selasa (5/12/23).
Ia menyebut penolakan tersebut ditempuh pasca melakukan koordinasi dengan berbagai pengampu kepentingan yang ada di Bali.
“Sudah melakukan koordinasi kepada bapak Penjabat Gubernur dan Sekretaris Daerah memang Bali sejak awal tidak termasuk dari surat Kementerian Kesehatan, itu dasar kami melakukan penolakan,” cetusnya.
Selanjutnya, dirinya mengaku akan mengirimkan surat keberatan ke komisi IX DPR RI sebagai upaya penolakan program tersebut dilaksanakan di Bali.
“Nanti saya akan mengirimkan surat mengenai penolakan program tersebut ke DPR RI tepatnya ke Komisi IX, ini adalah upaya yang akan dilakukan,” tutup Adi Wiryatama. (213)
Editor: Ngurah Dibia
