Foto: Penjabat (Pj) Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya, secara resmi membuka Mahasabha II Paiketan Krama Bali yang berlangsung di Kampus IPB Internasional, Denpasar, pada Sabtu (11/1/2025). (barometerbali/213)
Denpasar | barometerbali – Penjabat (Pj) Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya, secara resmi membuka Mahasabha II Paiketan Krama Bali yang berlangsung di Kampus IPB Internasional, Denpasar, pada Sabtu (11/1/2025). Mengusung tema “Bali Mau Dibawa ke Mana?”, forum ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting Bali dan bertujuan merumuskan arah pembangunan Bali ke depan.
Dalam sambutannya, Mahendra Jaya menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan Mahasabha II yang diharapkan dapat membawa Bali menuju tata kelola yang lebih unggul. Ia menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia dan pembangunan fundamental sebagai kunci sukses pembangunan daerah.
“Untuk mewujudkan Bali yang aman, damai dan sejahtera tentu diperlukan pemikiran orang-orang hebat, cerdas dan berwawasan luas. Karena Bali yang kita kenal tidak memiliki sumber daya yang strategis, namun dianugerahi alam yang indah “nyegara gunung” memiliki budaya dan adat istiadat yang kuat, sehingga Bali dikenal dunia dan menjadi prioritas bagi wisatawan untuk di kunjungi,” beber Mahendra Jaya dalam acara yang dihadiri juga Gubernur Bali 2025-2030 yang sudah ditetapkan KPU Bali, Wayan Koster serta anggota DPD RI Arya Wedakarna.
Ia juga optimistis Bali mampu menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi tanpa kehilangan identitas budayanya.
“Saya yakin Bali akan berkembang dan mampu menjadi daerah yang kuat, karena dirangkul oleh budaya dan adat istiadat yang senantiasa menjadi pondasi bagi perkembangan yang masuk di tengah gempuran budaya barat akibat derasnya pariwisata yang memilih Bali sebagai destinasi kunjungannya,” tambahnya.
Mahendra Jaya mengungkapkan bahwa upaya pemerintah untuk menekan angka kemiskinan ekstrem, kemiskinan, dan stunting di Bali telah menunjukkan hasil positif. Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan ekstrem di Bali turun menjadi 0,19%, jauh lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 1,12%. Sementara itu, prevalensi stunting (gizi buruk yang memengaruhi tumbuh kembang anak, red) di Bali pada tahun yang sama tercatat 7,2%, jauh di bawah angka nasional sebesar 21,5%.
Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah Bali telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp431,36 miliar pada tahun 2025. Dana tersebut akan digunakan untuk memperbarui data P3KE (by name by NIK) serta mengimplementasikan strategi penanganan kemiskinan dan stunting secara berkelanjutan.
Mahendra Jaya juga menegaskan bahwa pembangunan Bali dirancang secara holistik dengan pendekatan tematik, menyeluruh, dan terintegrasi.
“Pembangunan Provinsi Bali diselenggarakan secara terencana dengan memperhatikan karakteristik Provinsi Bali melalui pendekatan tematik, menyeluruh serta terintegrasi antara alam, manusia dan kebudayaan dalam satu kesatuan wilayah, pola dan tata kelola guna mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia dengan memperhatikan pemuliaan adat istiadat, tradisi, seni, budaya dan kearifan lokalnya. Sehingga terwujud pendidikan yang berkualitas menuju generasi yang unggul menjaga akar budaya itu sendiri,” papar Mahendra.
Sementara itu, Ketua Umum Paiketan Krama Bali, I Wayan Jondra, menyebut Mahasabha II sebagai wadah untuk menyatukan berbagai pandangan demi menentukan masa depan Bali.
“Selaras dengan visi pembangunan Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan ide cemerlang dalam membangun Bali dan membangun kesejahteraan masyarakat Bali secara Ngrombo,” ungkap Jondra.
Dengan adanya Mahasabha II, Bali diharapkan semakin siap menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks, sembari tetap mempertahankan warisan budaya dan kearifan lokal sebagai identitas yang membanggakan. (213)
Editor: Ngurah Dibia
