Foto: Pj Gubernur Bali saat memberikan keterangan pers ditemui di Bandara Ngurah Rai, Badung pada Selasa (31/10/2023). (BB/Hms Pemprov Bali)
Badung – Berita dan video yang viral terkait pencopotan baliho, bendera dan atribut partai tertentu saat Kunjungan Kerja Presiden RI ke Kabupaten Gianyar, mendapatkan tanggapan dari Penjabat (Pj) Gubernur Bali Mahendra Jaya, Selasa (31/10/2023).
Mahendra menyebutkan fakta di lapangan tidak sama dengan narasi pencopotan baliho dan atribut yang terbangun dan terkesan tendensius.
“Faktanya tidak demikian (pencopotan, red). Buktinya di Kota Denpasar bisa dilihat masih banyak baliho, bendera dan atribut terpasang, sepanjang jalan di Batubulan hingga lokasi acara kunker,” Kata Mahendra Jaya saat ditemui awak media di Bandara Ngurah Rai, Badung pada Selasa (31/10/2023).
Menurut Mahendra, yang dilakukan hanyalah menggeser sementara baliho capres/alat peraga sosialisasi, hingga atribut partai terutama yang berada di sekitar lokasi kunker Kepala Negara dengan tujuan murni untuk estetika saat Presiden menyambangi lokasi kunker.
“Dan setelah acara kunker Presiden RI selesai, maka alat sosialisasi dan baliho tersebut akan dikembalikan,” tukasnya.
Mahendra Jaya juga menekankan bahwa penertiban sementara alat peraga/sosialisasi di lokasi kunker Presiden tersebut berlaku sama untuk baliho atau atribut tanpa memandang siapa capres-cawapres ,partai, ataupun caleg manapun selama berada dalam radius yang ditentukan.
Pj Gubernur yang dalam kesempatan tersebut didampingi Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Harfendi, Kapolda Bali Irjen Pol. Ida Bagus Kade Putra Narendra, menegaskan pula bahwa tidak ada maksud lain selain menjaga agar acara kunjungan kerja resmi Kepala Negara bisa berjalan lancar dan baik.
“Saat ini, baliho atau atribut yang sempat ditertibkan sudah dipasang kembali seperti sebelumnya, ” Ujar Mahendra Jaya.
Sementara itu Pangdam IX Udayana Mayjen TNI Harfendi dalam kesempatan yang sama juga menanggapi adanya anggota TNI serta Polri yang terlihat dalam proses penertiban baliho dan atribut tersebut memang sesuai SOP pengamanan Kepala Negara. Yakni Dandim sebagai Danplek (Komandan Komplek) dan Polres sebagai Wadanplek ( Wakil Komandan komplek) di lokasi kunker.
“Jadi pihak Dandim dan Polres memang yang bertugas di sana sesuai SOP pengamanan kedatangan RI 1,” Tegas Pangdam. (BB)
