Barometer Bali | Denpasar – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Bali menegaskan kesiapannya mendukung Bali sebagai model transisi energi bersih menuju target Net Zero Emission (NZE) 2045. Melalui inovasi Energi Baru Terbarukan (EBT), keterlibatan swasta, serta partisipasi masyarakat, PLN menilai kolaborasi multipihak menjadi kunci sukses percepatan transisi energi.
General Manager PLN UID Bali, Eric Rossi Priyo Nugroho, menyampaikan hal tersebut dalam sesi panel “Mendorong Aksi Iklim Skala Lokal Melalui Investasi dan Inovasi Swasta” pada rangkaian Pekan Iklim Bali 2025 di Sanur, Kamis (28/8). Panel turut menghadirkan Sayan Gulino (CEO Waterbom Bali), Putu Soma (Magi Farm), Nuni Sutyoko (HSBC Indonesia), dan Randy Rakhmadi (Viriya ENB).
Eric menjelaskan, PLN tengah melaksanakan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang menempatkan Bali sebagai wilayah strategis dalam pengembangan EBT. “Kondisi Bali berbeda dengan daerah lain, karena sumber daya air terbatas. Saat ini baru sekitar 2 persen konsumsi masyarakat berasal dari kapasitas pembangkit EBT. Karena itu, kami mencari peluang energi terbarukan di luar air, seperti PLTS atap yang diintegrasikan melalui Battery Energy Storage System (BESS),” jelasnya.
PLN juga mendorong partisipasi publik melalui konsep Citizen to Nation yang menekankan sumbangsih seorang warga kepada negara dalam mendukung energi bersih. “Sebagai contoh, kami akan memasang solar panel di atap rumah sebesar 60 kilo watt (kW). Kapasitas sebesar itu sebetulnya cukup untuk melistriki 5–6 rumah di sekitar tempat tinggal saya. Inilah bentuk nyata bagaimana kontribusi seorang warga dapat memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung transisi energi nasional,” ungkap Eric.
Namun, ia menegaskan tantangan investasi PLTS yang tidak murah. Karena itu PLN menawarkan Renewable Energy Certificate (REC) sebagai instrumen pembiayaan pembangunan pembangkit EBT. “Dana dari REC akan digunakan membangun pembangkit energi bersih. Apalagi, produk swasta yang ingin menembus pasar ekspor kini mensyaratkan energi hijau, dan PLN siap menyediakan kebutuhan REC tersebut,” tambahnya.
Eric menambahkan, dalam RUPTL, 44 persen pembangunan pembangkit berasal dari EBT dan sebagian besar atau 57 persen akan digarap swasta, sementara sisanya oleh PLN. “Ini bukti bahwa transisi energi tidak bisa dijalankan PLN sendirian. Diperlukan keterlibatan swasta, masyarakat, dan dukungan regulasi dari pemerintah daerah,” tegasnya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan, Rachmat Kaimuddin, menegaskan pentingnya peran daerah dalam pembiayaan iklim nasional. “Pembangunan rendah karbon membutuhkan pendekatan kontekstual. Bali berpotensi menjadi salah satu model solusi iklim berbasis kearifan lokal yang tetap selaras dengan target iklim nasional,” katanya.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Drs. Dewa Made Indra, M.Si, juga menyoroti keterbatasan fiskal daerah. “Untuk mencapai NZE 2060 secara nasional dibutuhkan Rp200–300 triliun per tahun. Skala Bali memang lebih kecil, tetapi kapasitas fiskal daerah jelas tidak mencukupi. Karena itu, kita butuh skema pembiayaan inovatif yang melibatkan pemerintah, perbankan, lembaga keuangan, NGO, swasta hingga UMKM. Forum investasi iklim ini harus jadi ruang untuk menemukan dan menyepakati inisiatif bersama,” tegasnya.
Melalui forum ini, PLN menegaskan komitmennya tidak hanya menyediakan pasokan energi, tetapi juga menjadi penggerak transisi menuju sistem kelistrikan ramah lingkungan di Bali. Kolaborasi multipihak diyakini menjadi kunci keberhasilan pencapaian target Net Zero Emission Bali 2045. (pln/rah)
