Foto: Anggota Pokli Gubernur Bali Bidang Politik, I Made Arimbawa. (BB/LB)
Denpasar | barometerbali – Menanggapi adanya kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melalui Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, melakukan penataan terhadap para Kelompok Ahli (Pokli), berdasarkan surat Nomor B.17.800.5/5487/BID.I/BRIDA, I Made Arimbawa sebagai salah satu Pokli Bidang Politik membantah adanya kepentingan politik dibalik keputusan tersebut.
“Oh tidak, jelas tidak ada (konflik kepentingan, red). Memang ada unsur politiknya, karena Pj (Penjabat, red) kan butuh orang yang tepat, untuk menjalani roda kepemimpinannya. Agar program-programnya bisa direalisasi dengan tidak mengabaikan kompetensi. Dengan kata lain ini hanya proses penyempurnaan,” jelas Arimbawa, Kamis (14/9/2023).
Menurutnya, memang ada unsur politik dalam kebijakan tersebut tetapi tidak mengabaikan dari kompetensi itu sendiri, dengan melakukan penataan terhadap organisasi memilih orang-orang tepat yang benar-benar sejalan dan sesuai dalam agenda kepemimpinannya sebagai Penjabat Gubernur Bali dan itu lazim dilakukan.
“Itu kan sangat lazim dilakukan. Setiap Penjabat apalagi itu Gubernur itukan ada visi misi, tentu akan dilakukan penataan organisasi yang sesuai dengan sudut pandang Penjabat tersebut, pada intinya kan sekarang Pemprov Bali mencari orang-orang yang tepat, agar bisa merealisasikan program-programnya (Pj Gubernur Bali, red),” lanjut Arimbawa.
Arimbawa berharap, reformasi birokrasi yang terjadi di internal Pemprov Bali bisa berjalan dengan positif. Sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance).
“Positif saja saya memandang. Semoga kebijakan tersebut mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik,” tutupnya. (BB/212)
