Foto: Dewan Pembina Koperasi Kariawan Angkasa pura (Kokapura) I Gusti Ngurah Gede Yudana (kiri) dan Anggota DPD RI IB Rai D Mantra di Kantor DPD Provinsi Bali pada, Senin (6/1/2025). (barometerbali/rian)
Denpasar I barometerbali – Dewan Pembina Koperasi Jasa Kariawan Angkasa Pura (Kokapura), I Gusti Ngurah Gede Yudana, menemui anggota DPD RI Provinsi Bali, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, di Kantor DPD RI Provinsi Bali pada, Senin (6/1/2025).
Pertemuan tersebut untuk membahas Polemik terkait penyaluran BBM Bio Solar Industri untuk operasional Bandara I Gusti Ngurah Rai yang sempat menjadi kisruh belakangkan ini. Hal tersebut lantaran dengan proses tender untuk penyedia jasa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Khusus (SPBK) di Bandara I Gusti Ngurah Rai, yang sebelumnya dikelola oleh Kokapura selama 21 tahun belakangan ini.
I Gusti Ngurah Gede Yudana, yang juga merupakan putra Pahlawan I Gusti Ngurah Rai menjelaskan bahwa kedatangannya ke DPD RI adalah untuk berkonsultasi mengenai Polemik Penyaluran BBM Bio Solar Industri untuk operasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai.
Ia mengharapkan agar penyaluran BBM Bio Solar Industri tetap dikelola oleh Kokapura, setidaknya untuk sementara waktu, tanpa melalui proses tender seperti yang di lakukan pihak Angkasa Pura.
“Jangan ditenderkan tetapi dikasih waktu kepada koperasi, kan kita tidak terbiasa dengan tender,” ujarnya
“Paling tidak minimal dikasih waktu dua tahunlah untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti tender, hanya itu.”pungkasnya
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya diterima dengan baik oleh Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, dan berharap dapat membantu koperasi agar tetap berjalan dengan lancar.
Selain itu, Yudana menambahkan bahwa amanat Undang – Undang Koperasi nomor 25 tahun 1992 tidak dilaksanakan oleh Angkasa Pura, malah melakukan seleksi yang mana koperasi harusnya dilindungi dan dibesarkan.
Sementara itu, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra menyampaikan bahwa masalah ini sebaiknya difasilitasi dengan mediasi antara koperasi dan pihak manajemen Angkasa Pura.
“Karena koperasi itu kan milik karyawan juga, semua disana ya mungkin perlu penjelasan-penjelasan dan juga perlu bagaimana pengembangan koperasi kedepannya supaya lebih baik.”tegasnya
Dia mengusulkan untuk mengadakan pertemuan bersama guna mencari solusi, karena masalah ini menyangkut kepentingan para karyawan di Bandara I Gusti Ngurah Rai.
“Nanti kita akan pertemukan untuk mencari solusi, karena semuanya kariawan disana. Ya diikuti aja itu dan tidak usah ribut-ribut lah,”pungkas Rai Mantra
Sebelumnya, GM Angkasa Pura, Ahmad Syaugi melalui rilisnya juga sudah menyatakan akan melanjutkan rencana seleksi penyedia jasa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Kendaraan (SPBK) di kawasan bandara tersebut. Tujuannya adalah memberikan peluang kepada pelaku usaha lain yang berminat untuk turut berpartisipasi dalam seleksi tersebut.
“Hal ini merupakan sesuatu yang lumrah dalam menjalankan bisnis. Pada proses seleksi tersebut, kami membuka kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk berkompetisi, termasuk Kokapura,” tegasnya.
Ahmad Syaugi juga membantah anggapan bahwa PT Angkasa Pura Indonesia berupaya menyingkirkan Kokapura sebagai mitra usaha. Dia justru berharap Kokapura ikut serta dalam seleksi agar dapat semakin berkembang dan mampu bersaing secara sehat.
Seperti diketahui, kisruh penyaluran BBM di bandara ini berawal saat Koperasi Jasa Karyawan Angkasa (Kokapura) yang sudah 21 tahun mendapatkan hak untuk menyalurkan BBM dikabarkan akan ditendang.
Sebagai gantinya, Angkasa Pura (AP) akan melakukan tender untuk penyaluran BBM Bio Solar Industri untuk seluruh kendaraan yang beroperasi di lingkungan Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai.
Reporter: Rian Ngari
Editor: Ngurah Dibia
