Barometer Bali | Badung – Dalam pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman RI Maruarar Sirait didampingi Staf Khusus Kepresidenan Muhammad Qodari, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan, saat ini Bali membutuhkan alokasi anggaran untuk penyediaan 32 ribu rumah rakyat layak huni.
Dengan perhatian pemerintah pusat melalui program Kredit Program Perumahan (KPP), ia menargetkan kepemilikan rumah layak huni bagi masyarakat Bali rampung dalam lima tahun.
Gubernur Koster menyampaikan hal tersebut dalam sambutannya pada kegiatan sosialisasi percepatan penyaluran KPP dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan Permodalan Nasional Madani (PNM) melawan rentenir yang berlangsung di Auditorium Kampus Universitas Udayana, Jimbaran, Kabupaten Badung, Senin (24/11/2025).
Lebih jauh Gubernur Koster menambahkan, kebutuhan 32 ribu rumah layak huni itu adalah bagian dari kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
“Di Bali ini, terbanyak adalah kewenangan kabupaten atau kota yaitu 22 ribu,” sebutnya.
Guna mempercepat penuntasan kepemilikan rumah layak huni bagi masyarakat, ia minta pemerintah pusat mengalokasikan pagu anggaran lebih banyak untuk Daerah Bali di tahun 2026.
“Mohon bisa dibantu lebih banyak di tahun 2026, sesuai dengan pagu, bersinergi dengan provinsi dan kabupaten atau kota,” harapnya.
Melalui sinergi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, ia optimis kepemilikan rumah layak huni bisa tuntas dalam lima tahun.
“Dengan demikian, tak ada lagi masyarakat Bali yang tinggal di rumah tak layak huni,” imbuhnya.
Masih dalam sambutannya, Gubernur Koster sangat mengapresiasi program 3 juta rumah yang diluncurkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Program ini mencakup 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta di pedesaan, dan 1 juta di kawasan pesisir.
“Ini akan sangat membantu masyarakat karena mencakup tiga kawasan,” cetusnya.
Ia paham bahwa daerah lain dengan wilayah lebih luas, membutuhkan kuota lebih banyak. Namun dengan target yang relatif lebih sedikit dari daerah lain, ia tetap memohon atensi lebih agresif agar persoalan permukiman di Bali bisa tuntas lebih cepat.
Menteri PKP Respons Positif Harapan Gubernur Koster
Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman RI Maruarar Sirait merespon positif harapan Gubernur Wayan Koster. Ia berjanji akan mempertimbangkan permohonan Gubernur Koster untuk segera memperbaiki rumah tak layak huni dan kawasan kumuh di Daerah Bali secara bertahap.
“Di Bali, masih ada rumah tak layak huni dan kawasan kumuh dan kita akan perbaiki secara bertahap. Tadi saya mendapat laporan dari Walikota Denpasar kalau butuh 100 unit, tahun depan langsung kita alokasikan anggaran untuk merenovasi 100 rumah tak layak huni,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Maruarar Sirait juga menyampaikan keseriusan Presiden Prabowo dalam program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat Indonesia. Keseriusan itu tercermin dari peningkatan alokasi anggaran untuk renovasi rumah tak layak huni.
“Tahun ini ada 45 ribu rumah dan tahun depan meningkat delapan kali lipat menjadi 400 ribu rumah. Ini membuktikan bahwa program Presiden Prabowo sangat pro rakyat,” tandas Ara sapaan akrabnya.
Muhammad Qodari: Miliki Rumah Layak Huni Tanpa Terjerat Rentenir
Dalam sambutan selanjutnya, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyebut program Presiden Prabowo ini bertujuan memastikan masyarakat bisa memiliki rumah layak huni dengan skema pemerintah dan menghindari jeratan rentenir.
“Kita ingin memastikan rakyat Bali bisa miliki rumah dengan skema pemerintah, mari kita sukseskan program ini dan pastikan KUR Perumahan sampai ke masyarakat dan tepat sasaran,” pungkas Qodari. (red)
