Barometer Bali | Denpasar — Badan Kerja Sama Lembaga Perkreditan Desa (BKS-LPD) Provinsi Bali menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tahun 2025–2026 di Hotel Nirmala Denpasar, Kamis, (22/5/2025). Kegiatan yang diikuti seluruh perwakilan LPD se-Bali ini menjadi forum strategis dalam memperkuat komitmen LPD sebagai fondasi ekonomi desa adat yang berpijak pada nilai-nilai budaya Bali.
Ketua BKS-LPD Provinsi Bali, I Nyoman Cendikiawan, menegaskan bahwa Rakerda kali ini tidak hanya sebagai forum evaluasi dan perencanaan, namun juga menjadi wadah refleksi dan penegasan arah perjuangan LPD ke depan.
“LPD bukan sekadar lembaga keuangan. Ia adalah simbol identitas dan kekuatan masyarakat adat Bali, bagian dari denyut nadi ekonomi yang tumbuh dari kearifan lokal,” ungkapnya dalam sambutan pembukaan.
Ia menambahkan bahwa eksistensi LPD selama ini telah terbukti mampu berdampingan bahkan bersaing secara sehat dengan lembaga keuangan lainnya. Peran LPD dinilai sangat signifikan dalam mendorong pembangunan desa adat melalui layanan keuangan yang berbasis gotong royong dan nilai kebersamaan.
“LPD adalah satu-satunya lembaga keuangan unik yang hanya ada di Bali. Ini bukan hanya aset ekonomi, tapi juga warisan budaya yang harus dijaga dan dikembangkan bersama,” imbuhnya.
Rakerda tahun ini difokuskan pada dua agenda utama: penyampaian laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan tahun sebelumnya, serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) untuk tahun mendatang. Dana 5% yang disetor oleh seluruh LPD di Bali akan menjadi modal utama dalam mendukung program-program strategis yang dirancang secara kolektif dan partisipatif.
“Forum ini adalah cerminan akuntabilitas dan transparansi. Kita memastikan bahwa setiap kebijakan dan alokasi anggaran dirancang berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas, demi kemajuan bersama,” tegas Cendikiawan yang juga Ketua LPD Telepud, Tegallalang, Gianyar ini.
Ia juga menekankan bahwa efektivitas harus menjadi fokus utama.
“Efisiensi memang penting, namun tanpa efektivitas, hasilnya tidak akan maksimal. Program yang efektif akan menghasilkan efisiensi yang sebenarnya,” jelasnya.
Tak hanya bicara angka dan perencanaan, Cendikiawan juga mengajak seluruh peserta untuk memandang LPD sebagai entitas yang holistik. LPD bukan hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga merupakan bagian integral dari struktur sosial, budaya, dan spiritual masyarakat adat Bali. Pendekatan historis, teknis, sosiologis, ekonomis, hingga spiritual menjadi landasan dalam memperkuat keberlanjutan LPD.
“LPD tumbuh dari semangat gotong royong dan rasa tanggung jawab bersama. Itulah kekuatannya. Maka, semangat ini harus tetap hidup dalam setiap keputusan dan langkah yang diambil,” ujarnya penuh semangat.
Menutup sambutannya, Cendikiawan menyampaikan harapan agar LPD mampu terus berkembang menjadi lembaga yang profesional, adaptif terhadap perubahan, namun tetap teguh memegang nilai-nilai budaya lokal.
“Rakerda ini adalah titik pijak untuk memperkuat posisi LPD sebagai benteng ekonomi desa adat sekaligus penjaga nilai-nilai luhur Bali. Kita harus siap menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri,” tutup Cendikiawan. (red)
