Barometer Bali | Buleleng – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Bali memperkuat sinkronisasi program pembangunan nasional dan daerah melalui Rapat Koordinasi Bappeda se-Bali yang berlangsung di Handara Golf & Resort Bali, Pancasari, Buleleng, 8–10 Oktober 2026.
Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi dan Keselarasan Pembangunan Pusat-Daerah: Mewujudkan Asta Cita RPJMN 2025–2029 Berbasis Nangun Sat Kerthi Loka Bali” ini menjadi forum untuk memperkuat koordinasi perencanaan pembangunan agar program pemerintah pusat dan daerah berjalan selaras.
Kepala Bappeda Provinsi Bali, Dr. I Wayan Wiasthana Ika Putra, saat membuka kegiatan pada Kamis (8/10/2026), menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas dokumen perencanaan, tetapi juga oleh koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan.
Menurutnya, semangat menyama braya atau kebersamaan dan kekeluargaan perlu menjadi landasan bagi Bappeda provinsi maupun kabupaten/kota dalam menjalankan tugas pembangunan, termasuk membangun hubungan kerja yang kuat dengan pemerintah pusat.
Ika Putra mengibaratkan Bappeda sebagai bagian dari sistem besar pemerintahan yang terdiri atas berbagai subsistem yang saling mendukung. Sinergi antara Bappeda Provinsi Bali dan Bappeda kabupaten/kota dinilai penting untuk membangun sistem perencanaan daerah yang terintegrasi dengan pembangunan nasional.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi dan jejaring kerja dengan kementerian serta lembaga di tingkat pusat. Dengan hubungan koordinasi yang berkelanjutan, pemerintah daerah diharapkan dapat memperoleh informasi strategis, memahami arah kebijakan nasional, dan merespons dinamika pembangunan secara tepat.
Rapat koordinasi ini secara khusus membahas keselarasan kebijakan pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah dalam mendukung pencapaian Asta Cita yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Penyelarasan tersebut dilakukan melalui sinkronisasi RPJMN dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih terpadu.
Perencanaan yang selaras diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, memastikan ketepatan sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Upaya ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Rapat koordinasi tersebut diikuti lebih dari 150 peserta dari jajaran Bappeda Provinsi Bali dan Bappeda kabupaten/kota se-Bali. Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali.
Kehadiran para narasumber diharapkan dapat memperkuat pemahaman pemerintah daerah terhadap arah kebijakan pembangunan nasional, meningkatkan kualitas perencanaan, serta menjadi ruang berbagi pengetahuan dan praktik baik dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Selain agenda koordinasi, kegiatan ini dirangkaikan dengan penganugerahan Penghargaan Pembangunan Daerah tingkat kabupaten/kota Provinsi Bali. Kabupaten Jembrana meraih peringkat pertama, disusul Kabupaten Gianyar di posisi kedua dan Kabupaten Klungkung di posisi ketiga.
Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi sekaligus instrumen evaluasi untuk mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan daerah. Penilaian ini juga mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk terus berinovasi dengan mempertimbangkan potensi, kapasitas, karakteristik, dan tantangan pembangunan di wilayah masing-masing.
Ika Putra mengajak seluruh jajaran Bappeda se-Bali untuk terus meningkatkan kinerja dan memperkuat kolaborasi agar setiap kebijakan dan program pembangunan dapat dilaksanakan secara selaras, terukur, dan berkelanjutan.
Melalui rapat koordinasi ini, Bappeda se-Bali diharapkan semakin solid dalam mengintegrasikan program prioritas nasional dengan program unggulan daerah. Dengan semangat menyama braya, sinergi pembangunan diharapkan tidak hanya terwujud dalam dokumen perencanaan, tetapi juga melalui program nyata yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali. (Red)
