Barometer Bali | Denpasar – Merespon dampak perubahan iklim di dunia maupun di Indonesia baik melalui mitigasi dan adaptasi. Sesuai dengan perjanjian Paris pada tahun 2015, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi dengan target Emisi Nol Bersih pada tahun 2060. Sebagai bentuk dukungan untuk menurunkan emisi Koalisi Bali Emisi Nol Bersih akan segera melaunching program kawasan rendah emisi pertama di Bali pada 30 Agustus 2025 mendatang. Rencananya, daerah Sanur akan dijadikan kawasan pertama rendah emisi di Bali.
Peluncuran ini akan diiringi dengan program percontohan seperti pemanfaatan energi bersih, transportasi ramah lingkungan, dan pengelolaan sampah berkelanjutan.
Ketua Sekretariat Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, Sofwan Hakim menyampaikan, program ini sejalan dengan target Pemerintah provinsi Bali yang bertujuan untuk menjadikan Bali sebagai provinsi paling terdepan dalam mencapai target emisi nol bersih pada tahun 2045. Maka untuk pengembangan kawasan rendah emisi di Bali tidak hanya di Sanur, tapi juga di Ubud, Kuta dan Nusa Penida.
“Yang akan diluncurkan terlebih dahulu di Sanur pada saat acara Bali Climate Week nanti,” ujar Sofwan di Kubu Kopi, Denpasar, Jumat (11/7/2025).
Sofwan mengatakan, akan ada beberapa program percontohan mengenai emisi nol bersih yang bakal diuji coba di Sanur.
Pertama penggunaan energi bersih terbarukan. Program ini sudah ada kerjasama yang dilakukan antara Koalisi Bali Emisi Nol Bersih dengan BUPDA Desa Adat Intaran.
“Jadi kami bekerja sama dengan Bupda Intaran untuk melakukan beberapa pilot program untuk instalasi PLTS Atap di kawasan Desa Adat Intaran, kemudian di daerah pasar Intaran yang menggunakan PLTS Atap untuk operasional dan juga beberapa kegiatan di pasar Intaran menggunakan energi bersih sumber PLTS Atap,” jelas Sofwan.
Instalasi PLTS Atap ini juga ditargetkan di sejumlah titik di daerah Sanur seperti di TPS3R Sanur Kauh, kemudian PLTS Atap di Mentinggen dan Kantor BUPDA Intaran.
“Harapannya pilot mandiri energi tersebut bisa dicontoh di desa-desa lain,” katanya.
Selain itu, untuk kawasan rendah emisi sanur juga rencananya akan ada penerapan atau penggunaan transportasi rendah emisi. Termasuk ada beberapa ruas jalan yang menggunakan mobil ataupun motor rendah emisi dan transportasi publik.
“Dan juga penggunaan pedestrian dan beberapa fasilitas pejalan kaki lebih dimaksimalkan. Kemudian integrasi dengan transportasi. Jadi bagaimana kawasan rendah emisi sanur punya akses ke transportasi publik yang saat ini trans metro dewata,” paparnya.
Sofwan mengatakan, saat ini Pemkot Denpasar dan BUPDA Intaran tengah menyiapkan shelter electrict untuk upaya rendah emisi di Sanur.
“Ya itu yang kita persiapkan sekarang. Sejauh ini komunikasi sama pemerintah sangat erat. Kita selalu koordinasi dengan Bupda Intaran, Dinas Perhubungan Kota Denpasar untuk penyiapan kawasan rendah emisi di Sanur ini. Mereka menyambut baik untuk inisiatif tersebut,” pungkasnya. (rian)
