Barometer Bali | Denpasar – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengingatkan pentingnya penguatan pengawasan dan integritas dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah. Sektor tersebut dinilai memiliki kerawanan terhadap praktik korupsi sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan berintegritas.
Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani, pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Seminar Nasional Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) di Ballroom Grand Santhi Hotel, Denpasar, Kamis (12/11/2026).
Dewa Made Indra menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak lagi dapat dipandang sekadar sebagai proses administratif untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dan merealisasikan anggaran. Pengadaan harus ditempatkan sebagai instrumen strategis pembangunan yang mampu menciptakan nilai tambah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat daya saing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.
Menurutnya, sektor pengadaan saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan dinamis. Besarnya alokasi anggaran untuk mendukung percepatan pembangunan, perkembangan teknologi digital, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat menuntut proses pengadaan yang semakin berkualitas.
“Publik menuntut proses pengadaan yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” demikian petikan sambutan Sekda yang dibacakan Luh Ayu Aryani.
Untuk menjawab tantangan tersebut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pengadaan menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Kompetensi teknis, profesionalisme, dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dinilai penting dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang berkualitas.
“Sumber daya manusia adalah unsur penting yang tak dapat dipisahkan dari kemajuan organisasi,” lanjutnya.
Selain peningkatan kompetensi, Sekda Bali memberikan perhatian khusus terhadap integritas aparatur pengadaan. Ia mengingatkan bahwa potensi penyimpangan dapat terjadi pada berbagai tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan, pembayaran, hingga serah terima barang.
Karena itu, penguatan tata kelola pengadaan perlu dilakukan melalui penyederhanaan regulasi, penguatan kelembagaan unit kerja pengadaan barang dan jasa yang bersifat permanen, peningkatan profesionalisme SDM, serta optimalisasi sistem informasi dan pengadaan berbasis elektronik.
Meski demikian, berbagai sistem dan regulasi tersebut harus diimbangi dengan integritas para pelaksana pengadaan.
“Peningkatan integritas memegang peranan penting. Karena sebagus apa pun regulasi, kelembagaan, dan sistem informasi yang diterapkan, penyimpangan tetap berpeluang terjadi jika integritas pelaku pengadaan masih rendah,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Dewa Made Indra juga mengapresiasi keberadaan IFPI sebagai organisasi profesi yang mewadahi para pejabat fungsional pengadaan. Ia berharap organisasi tersebut dapat menjadi wadah strategis untuk meningkatkan kompetensi, memperkuat profesionalisme, membangun integritas, serta mendorong kontribusi nyata para anggotanya dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
Sementara itu, Ketua Umum IFPI, Deby Sandra, mengingatkan para pejabat pengadaan agar tidak hanya memahami ketentuan dan regulasi, tetapi juga menerapkannya secara konsisten dalam menjalankan tugas.
“Jalankan tugas sesuai aturan agar ada hasil serta kontribusi bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Deby Sandra berharap IFPI berkembang menjadi organisasi profesi yang kuat dan memberikan manfaat nyata, tidak hanya bagi anggotanya, tetapi juga masyarakat. Menurutnya, keberhasilan organisasi tidak semata-mata diukur dari banyaknya kegiatan atau pertemuan yang diselenggarakan, melainkan dari kontribusinya terhadap peningkatan kapasitas anggota dan kemajuan pembangunan.
Senada dengan hal tersebut, Dewan Pengawas IFPI, Roni Dwi Susanto, berharap Rakernas dapat menghasilkan keputusan dan program kerja yang realistis, dapat dilaksanakan, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh anggota dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Rakernas dan Seminar Nasional IFPI berlangsung selama dua hari. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) IFPI Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jambi, dan Kalimantan Timur.
Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-3 DPW IFPI Bali serta memperkuat sinergi antaranggota organisasi profesi pengadaan barang dan jasa dari berbagai daerah di Indonesia. (red)
