Barometer Bali | Badung – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menjadi narasumber pada acara Internalisasi Kepemimpinan Etis dalam Pengendalian Operasional yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Pullman, Legian, Badung, pada 22–23 Agustus 2025.
Dalam paparannya, Sekda Bali mengangkat materi “Konsep dan Prinsip Ethical Leadership dalam Pengelolaan Organisasi Publik”. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan bukan sekadar kedudukan, melainkan pengaruh nyata yang diwujudkan melalui tindakan. Mengutip Donnal Macdannen, ia menyampaikan, “Leadership is action, not position.”
Menurutnya, etika dalam kepemimpinan adalah seperangkat nilai dan standar moral yang menjadi pedoman dalam menilai baik-buruk atau benar-salahnya perilaku seorang pejabat publik. Standar itu, lanjutnya, tidak dibuat oleh pemimpin itu sendiri, melainkan dinilai langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, pejabat publik dituntut untuk menjunjung tinggi kejujuran, integritas, serta memiliki semangat pelayanan (spirit of publicness).
Sekda Bali kemudian memberikan contoh nyata dalam dunia pemerintahan. Misalnya, ketika terjadi bencana alam, pemimpin daerah dituntut mengambil keputusan cepat terkait evakuasi dan bantuan darurat, meskipun informasi yang tersedia seringkali belum sempurna. Begitu pula dalam pengelolaan keuangan daerah, keputusan alokasi anggaran harus mempertimbangkan keterbatasan sumber daya dengan tuntutan publik yang tinggi, seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
“Keputusan dalam pemerintahan bukan hanya soal regulasi di atas kertas, tetapi keberanian untuk menyeimbangkan kebutuhan masyarakat dengan aturan dan kemampuan anggaran,” ujarnya. Ia juga menyoroti pentingnya transparansi, seperti praktik open government yang memberi ruang masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah secara langsung.
“Sebagai pengelola administrasi publik, tuntutan bagi seorang pemimpin sangat tinggi. Kualitas kebijakan publik bukan semata diukur dari hasil sempurna, tetapi dari kemampuan pemimpin memilah masalah, menimbang sumber daya yang tersedia, serta berani mengambil keputusan di tengah tekanan publik,” jelas Sekda.
Ia juga menekankan bahwa komunikasi adalah inti kepemimpinan. Pemimpin harus mampu menggerakkan orang lain dengan cara membangun kepercayaan, bersikap empatik, dan menyampaikan pesan dengan jelas. “Staf itu tidak bodoh, yang membedakan hanyalah kuasa. Karena itu, pemimpin harus bijak, memiliki pengetahuan, kedewasaan emosional, serta berlandaskan etika dan hukum dalam setiap kebijakan,” tegasnya.
Di akhir sesi, Sekda menutup dengan pesan bahwa pemimpin publik harus memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi dan selalu mengutamakan pelayanan. “Jangan sampai pemimpin hanya berdiam di ruangan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang hadir, melayani, dan menginspirasi,” pungkasnya.
Hadir dalam acara tersebut Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan, Asep Rahmat Suwandha, selaku moderator; Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Dr. Jimmy Zeravianus Usfunan, S.H., M.H., sebagai narasumber I; Deputi Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan, Andri Bayumi; serta seluruh Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kelas I di seluruh Indonesia. (rah)
