Barometer Bali | Gresik – Pemerintah Kabupaten Gresik menghadapi tekanan fiskal serius setelah pemerintah pusat memutuskan memangkas dana transfer sebesar Rp539 miliar. Meski angka tersebut lebih rendah dari proyeksi awal pemotongan yang mencapai Rp571 miliar, dampaknya tetap mengguncang perencanaan pembangunan daerah yang tengah berlari mengejar target RPJMD.
Menanggapi pemangkasan dana transfer dari pusat Direktur YLBH Fajar Trilaksana Andi Fajar kepada media menjelaskan kondisi seperti ini seharusnya pemkab Gresik bisa membangun mental berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri.
lebih lanjut Andi Fajar menyebutkan dalam menghadapi tantangan fiskal saat ini ada tiga langkah kongkret yang seharusnya dilakukan Pemkab Gresik yang pertama adalah optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah diantaranya dengan melakukan lakukan ekstensifikasi pajak.
Kedua efisiensi dengan penentuan kegiatan skala prioritas tentunya dengan pengucuran dana pada kegiatan kegiatan yang berdampak langsung pada masyarakat seperti mendorong dan bantuan pada UMKM yang konsisten dan berkelanjutan.
Ketiga transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan pengawasan ketat, jika perlu Bupati berinisiatif meminta bantuan kepada Kejaksaan Negeri melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara inten dan periodik terhadap pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, hal ini sangat penting untuk upaya mitigasi preventif dari perilaku pejabat yang korupsi.
Andi Fajar berharap kedepannya pemkab Gresik jauh lebih berdikari dan tidak tergantung dari dana transfer dari pusat. “Sehingga langkah ini Pemkab Gresik jauh lebih berdikari dan tidak terlalu ketergantungan dari dana transfer dari pusat,” tutup Andi Fajar. (redho)
