HARI ini, sulit membayangkan Bali tanpa Wayan Koster di pusat percakapan publik. Bukan karena kultus individu, tetapi karena satu fakta yang tak terbantahkan. Tanpa Koster, Bali tak akan seramai ini. Tanpa Koster, Bali tak akan hidup di media sosial. Tanpa Koster, ruang publik Bali akan sunyi. Tenang, rapi, namun stagnan.
Apa pun yang disampaikan Koster selalu menjadi trending topik. Entah itu kebijakan, pidato, atau sekadar potongan video rapat. Respons warganet nyaris selalu ekstrem, kritik keras, bully personal, dukungan fanatik, hingga perdebatan tanpa ujung. Tidak ada zona abu-abu. Semua serba tegas. Dan justru di situlah letak keikonikannya.
Di banyak daerah lain, kepala daerah berlomba-lomba tampil aman. Kata-kata disaring, kebijakan dilunakkan, konflik dihindari. Akibatnya, publik nyaris tak bereaksi. Tidak viral, tidak gaduh, tidak diperdebatkan. Pemerintahan berjalan, tapi tak pernah benar-benar terasa.
Berbeda dengan Koster memilih jalan sebaliknya. Ia menempatkan kebijakan di tengah keramaian, membiarkannya diuji secara terbuka. Ia tidak alergi kritik, tidak lari dari resistensi. Ini karakter yang langka, bahkan nyaris asing di perpolitikan Indonesia.
Lihat saja kasus arak Bali. Ketika Koster mengangkat arak sebagai produk budaya dan ekonomi, media sosial meledak. Narasi negatif beredar masif, Arak disamakan dengan mabuk, degradasi moral, hingga ancaman citra pariwisata. Video-video potongan diedarkan dengan framing yang sengaja memancing kemarahan.
Namun justru dari kegaduhan itu arak Bali terangkat kelasnya. Dari produk ilegal menjadi identitas. Dari konsumsi sembunyi-sembunyi menjadi kebanggaan lokal. Arak dibicarakan di luar Bali, dikemas ulang, dipasarkan sebagai produk budaya. Preming negatif yang memaksa Arak Bali menjadi terkenal sebagai minuman tujuh spirit dunia. Dimana sekarang, dunia mengenal Bali bukan hanya, budaya unik, pantai dan yoga, tetapi juga minuman tradisional yang memiliki cerita.
Fenomena serupa terjadi pada kebijakan sampah. Setiap kali Koster menyinggung soal pengelolaan sampah, larangan plastik sekali pakai, atau kewajiban produsen, linimasa kembali panas. Ia diserang, diejek, bahkan dipersoalkan. Tapi faktanya sederhana, tanpa kegaduhan itu, Bali tak akan pernah serius membenahi sampahnya.
Koster memahami bahwa perubahan sosial tidak lahir dari kenyamanan. Ia lahir dari konflik gagasan. Dari pertentangan kepentingan. Dari kebijakan yang mengusik kebiasaan lama.
Hal yang sama berlaku pada tata ruang, pariwisata, dan budaya. Ketika Koster bicara soal pembatasan, penataan ulang, atau perlindungan ruang hidup Bali, ia otomatis berhadapan dengan kepentingan besar. Investor tersinggung. Elite lokal gelisah. Publik terbelah. Tapi sekali lagi, Bali bergerak.
Di titik inilah Koster menjadi figur ikonik bukan karena pencitraan, melainkan karena keberanian menanggung risiko politik. Ia tidak bersembunyi di balik jargon. Ia berdiri di depan badai opini, membiarkan publik menilai secara langsung. Coba cari figur seperti ini di daerah lain. Sulit. Kebanyakan kepala daerah ingin disukai semua pihak. Koster tampaknya tak terlalu peduli soal itu. Ia lebih memilih relevan daripada aman.
Hari ini, Bali bukan hanya destinasi wisata. Bali adalah ruang debat. Bali adalah panggung demokrasi digital. Dan pusat pusarannya jelas, yaitu Koster. Ia bisa dibenci, dihujat, bahkan dipelintir. Tapi satu hal pasti, tanpa Koster, Bali akan kehilangan denyut. Media sosial akan sepi. Kebijakan akan sunyi. Dan Bali akan berjalan tanpa pertanyaan kritis. Dalam politik, figur seperti ini langka. Pemimpin yang berani menjadi simbol konflik demi perubahan. Dan Bali, suka atau tidak sedang hidup dalam dinamika itu. (wan)
