Barometer Bali | Jembrana – Pemerintah Kabupaten Jembrana terus memperkuat langkah efisiensi anggaran melalui kebijakan sentralisasi kendaraan operasional perangkat daerah. Kebijakan ini sekaligus ditujukan untuk meningkatkan ketertiban pengelolaan aset dan optimalisasi pemanfaatan kendaraan dinas.
Melalui sistem sentralisasi, pengaturan penggunaan kendaraan operasional disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan. Selain memudahkan pengawasan dan pemeliharaan, kebijakan ini diharapkan mampu menekan biaya operasional, mulai dari konsumsi bahan bakar, perawatan rutin, hingga pengadaan kendaraan baru.
Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana, I Made Budiasa, menegaskan bahwa sentralisasi kendaraan operasional tidak akan menghambat kinerja perangkat daerah. Justru sebaliknya, sistem ini dirancang untuk mendukung pelayanan publik agar tetap berjalan optimal dengan pengelolaan aset yang lebih tertib, efisien, dan terukur.
“Sentralisasi ini tidak mengurangi pelayanan. Kami ingin memastikan aset daerah dimanfaatkan secara efektif dan transparan,” ujar Budiasa.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pemkab Jembrana melalui Dinas Komunikasi dan Informatika juga meluncurkan aplikasi SIKENDI. Aplikasi ini memudahkan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam proses peminjaman kendaraan operasional dengan alur yang jelas dan berbasis digital.
“Dengan diterapkannya SIKENDI, pengelolaan aset daerah menjadi lebih tertib dan digital. OPD yang meminjam kendaraan juga lebih mudah karena seluruh mekanismenya sudah tersedia dalam aplikasi,” jelas Budiasa saat tatap muka bersama Paguyuban Sopir Pemkab Jembrana di Ruang Rapat Jimbarwana, Kantor Bupati Jembrana, Jumat (8/1/2026).
Ke depan, kebijakan sentralisasi kendaraan operasional ini akan terus dievaluasi guna memastikan efektivitas pelaksanaan serta memberikan manfaat maksimal bagi tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah. (red)
