Barometer Bali | Badung – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mendampingi Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (2/10). Kunjungan tersebut dalam rangka menghimpun masukan, saran, dan rekomendasi terkait kebijakan penerimaan serta pengalokasian dana transfer ke daerah dalam APBN.
Kegiatan turut dihadiri Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI beserta jajaran, perwakilan Direktorat Jenderal Pajak, Bea dan Cukai, Kekayaan Negara, Perbendaharaan Provinsi Bali, Bank Indonesia, serta para bupati dan wali kota se-Bali. Hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I.B. Surya Suamba.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Adi Arnawa menyampaikan masukan terkait kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur di Bali, khususnya yang mendukung konektivitas dan daya saing pariwisata sebagai salah satu lokomotif perekonomian Bali.
“Intinya, kami di daerah sangat berharap kunjungan Banggar ini dapat memperjuangkan pembiayaan terkait penanganan infrastruktur di Bali. Infrastruktur sangat berdampak terhadap peningkatan daya saing pariwisata kami yang sampai hari ini menjadi salah satu lokomotif ekonomi Bali,” ujar Adi Arnawa.
Bupati menjelaskan, Kabupaten Badung memiliki posisi strategis dalam perekonomian Bali. Tingginya aktivitas ekonomi dan pariwisata, khususnya di Badung Selatan, juga berdampak pada kebutuhan infrastruktur dan penanganan kemacetan. Saat ini Pemkab Badung tengah membangun sejumlah ruas jalan strategis dengan nilai pembiayaan sekitar Rp2,8 triliun melalui skema pinjaman daerah untuk mengatasi bottleneck kemacetan sekaligus memperkuat konektivitas kawasan pariwisata.
Bupati Adi Arnawa berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dapat memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap pembangunan infrastruktur strategis daerah. Menurutnya, dukungan tersebut tidak semata berupa tambahan transfer, tetapi juga kebijakan dan fasilitasi pembiayaan, khususnya untuk pembangunan yang memiliki konektivitas dengan jalan nasional dan kawasan destinasi pariwisata.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Banggar DPR RI H. Syarief Abdullah Alkadrie, S.H., M.H., mengatakan kunjungan kerja merupakan bagian dari fungsi konstitusional Banggar DPR RI di bidang anggaran. Kunjungan bertujuan memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan APBN di daerah, transfer ke daerah, kebijakan fiskal, pengendalian inflasi, perpajakan, serta pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Syarief, kebijakan transfer ke daerah pada 2026 diarahkan pada belanja yang produktif, terukur, dan akuntabel untuk mendukung pelayanan dasar, daya saing daerah, ketahanan pangan, serta prioritas pembangunan nasional. Pihaknya juga menekankan pentingnya memastikan setiap rupiah dana transfer memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang optimal bagi masyarakat.
Syarief menyampaikan, ekonomi Bali pada triwulan II 2026 tumbuh 5,78 persen secara tahunan, di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen. Namun, struktur ekonomi Bali masih cukup bergantung pada sektor akomodasi dan makan minum yang berkontribusi sekitar 21,91 persen terhadap PDRB. Karena itu, diversifikasi ekonomi serta penguatan UMKM, pertanian, ekonomi kreatif, dan sektor lainnya dinilai penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi Bali.
Sejumlah tantangan turut menjadi perhatian, antara lain pengendalian inflasi, konektivitas dan kemacetan, kualitas infrastruktur, pengelolaan sampah dan lingkungan, ketersediaan air, serta perluasan manfaat pariwisata bagi masyarakat lokal. Penguatan penerimaan negara, kepatuhan wajib pajak, integrasi data pusat dan daerah, serta fasilitasi ekspor produk UMKM dan industri kreatif juga menjadi bagian pembahasan.
Syarief menegaskan, APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 perlu diarahkan sebagai instrumen transformasi ekonomi daerah melalui belanja produktif, penguatan konektivitas, pelayanan dasar, pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, serta pengembangan sektor ekonomi di luar pariwisata.
“Kami berharap kunjungan kerja ini dapat menghasilkan informasi, evaluasi, dan rekomendasi yang konkret bagi Badan Anggaran DPR RI, khususnya dalam memperkuat efektivitas transfer ke daerah serta sinkronisasi APBN dan APBD,” pungkas Syarief. (rah)
