Barometer Bali | Denpasar – Tim Pembina Posyandu Kota Denpasar menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Bali dalam memperkuat kader serta mengoptimalkan program posyandu. Hal ini disampaikan Sekretaris I TP Posyandu Kota Denpasar sekaligus Ketua GOW Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, saat menghadiri kegiatan pembinaan posyandu yang dibuka oleh Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, Kamis (18/9) di Gedung Wanita Nari Graha Provinsi Bali.
Kegiatan ini turut dihadiri Tim Pembina Posyandu dari kabupaten/kota se-Bali. Dalam sambutannya, Ny. Putri Koster kembali menegaskan pentingnya posyandu sebagai ujung tombak pelayanan dasar masyarakat, sekaligus wadah pemberdayaan lintas bidang.
“Posyandu harus terus bergerak aktif di tengah masyarakat. Tidak hanya menjadi pusat layanan kesehatan, namun juga mampu menyentuh aspek keamanan, kesejahteraan, hingga ketahanan sosial masyarakat,” ujar Ny. Putri Koster
Ny. Putri Koster menambahkan, Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali telah menyiapkan sejumlah agenda strategis, mulai dari gebyar posyandu, temu kader se-Bali, hingga program jangka panjang yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Semua upaya itu, katanya, berlandaskan semangat gotong royong dan sinergi erat dengan para kader di lapangan.
Sementara itu, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Pemerintah Provinsi Bali terhadap gerakan posyandu di Kota Denpasar. Menurutnya, keberadaan posyandu bukan hanya berperan penting dalam menjaga kesehatan ibu dan anak, tetapi juga mampu memperkuat solidaritas sosial di tingkat banjar dan desa.
“Posyandu adalah wajah nyata kepedulian kita terhadap masyarakat. Semangat kader di Denpasar menjadi modal utama agar pelayanan bisa benar-benar dirasakan langsung oleh keluarga di setiap wilayah,” ungkapnya.
Dengan penguatan kader serta kolaborasi lintas sektor, posyandu diharapkan semakin siap menjawab kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus mendukung percepatan berbagai program pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. (pur/rah)
