Foto: Kakanwil DJPb Kementrian Keuangan, Muhamad Mufti Arkan didampingi Kakanwil Direktorar Jenderal Pajak Darmawan, Kakanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Fadjar Donny Tjahjadi dan, Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi Direktorat Jenderal Keuangan Negara Soeparjanto memberikan pemaparan dalam acara “Media Briefing APBN Kita Provinsi Bali” di Gedung Keuangan Negara, Provinsi Bali, Kamis (19/12/2024). (barometerbali/213)
Denpasar | barometerbali – Pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan III tahun 2024 masih tumbuh 5,43% (y-on-y), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 4,95% (y-on-y).
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Kementrian Keuangan, Muhamad Mufti Arkan menjelaskan tingkat inflasi inflasi di Bali juga mencatatkan capaian yang baik, pada November 2024 tercatat pada angka 2,5% (y-on-y), masih dalam range target 2,5±1%. Hal ini berimplikasi positif terhadap kinerja APBN.
“Sampai dengan 30 November 2024, Pendapatan Negara di Bali telah terealisasi sebesar Rp19,89 triliun atau 90,6% dari target tahun 2024. Penerimaan Negara dikontribusikan oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp15,45 triliun (85,3% dari target) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah terealisasi sebesar Rp4,45 triliun atau 115,1% dari target 2024,” rincinya didampingi Darmawan selaku Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak, Fadjar Donny Tjahjadi selaku Kakanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai dan, Soeparjanto selaku Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi Direktorat Jenderal Keuangan Negara dalam acara “Media Briefing APBN Kita Provinsi Bali” di Gedung Keuangan Negara, Provinsi Bali, Kamis (19/12/2024).
Muhamad Mufti menyatakan berdasarkan sektornya, penerimaan pajak terbesar berasal dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor dengan penerimaan sebesar Rp2,77 triliun dengan pertumbuhan 23,42% (y-on-y).
“Sedangkan apabila dilihat dari jenis pajaknya, Pajak Penghasilan menghasilkan penerimaan terbesar senilai Rp10,63 triliun (90,36% dari target),” tandas Muhamad Mufti.
Selanjutnya Kakanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Fadjar Donny Tjahjadi menambahkan Penerimaan Negara juga didukung penerimaan Bea dan Cukai sebesar Rp1,29 triliun.
“Yang dikontribusikan oleh penerimaan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) 87,74 persen Bea Masuk 10,72 persen dan Cukai Hasil Tembakau 1,37 persen,” beber Fadjar.
Pihaknya juga telah melakukan 46 Penindakan Kepabeanan, meliputi pelanggaran pembawaan barang lartas oleh pelaku perjalanan luar negeri dengan barang bukti berupa alat kesehatan, kosmetik, dan obat-obatan.
Penindakan Cukai, meliputi pelanggaran BKC tidak dilekati pita cukai dengan barang bukti berupa 307.148 batang rokok.
Sepanjang tahun 2024 telah dilakukan penindakan atas 5.314.874 batang rokok dan 22.726 liter MMEA.
“Sembilan Penindakan NPP yang dikirim melalui barang bawaan penumpang, dan jasa ekspedisi, dengan barang bukti berupa
132.065,97 gram dan 20 pcs narkotika berbagai golongan. Sepanjang tahun 2024 telah dilakukan penindakan atas 164.635,12 gram dan 1.091 pieces narkotika berbagai golongan,” ungkap Fadjar.
Dalam hal Penerimaan PNBP, Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi Direktorat Jenderal Keuangan Negara, Soeparjanto menyebutkan salah satunya didukung oleh PNBP Aset, Piutang Negara, dan Lelang senilai Rp56,19 miliar (115,68% dari target).
“Untuk mendukung program pembangunan Nasional, realisasi Belanja Negara di Provinsi Bali sampai dengan 30 November 2024 telah mencapai Rp21,83 triliun atau 88,5 persen dari pagu,” sebut Soeparjanto.
Realisasi ini terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L) sebesar Rp10,63 triliun atau 82,4% dari pagu dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp11,2 triliun atau 95,2% dari pagu.
Sementara itu, kinerja APBD juga menunjukkan perbaikan. Realisasi Pendapatan Daerah seluruh Pemda di Bali hingga 30 November 2024 mencapai Rp26,27 triliun atau 84,04% dari target pendapatan, tumbuh 8,06% secara y-on-y.
“Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp14,79 triliun menyumbang porsi 56,31 persen dari total Pendapatan Daerah, sedangkan 43,67 persen atau Rp11,47 triliun berasal dari dana transfer,” urainya.
Sementara itu, realisasi Belanja Daerah mencapai Rp24,40 triliun (74,78% dari pagu), tumbuh 4,69% y-on-y. Sebagian besar Belanja Daerah digunakan untuk Belanja Operasi, mencapai Rp13,87 triliun atau 72,45% dari pagu. Persentase realisasi anggaran terendah terdapat pada Belanja Modal yang baru terealisasi sebesar Rp2,23 triliun atau 47,37% dari pagu.
Dalam rangka mendorong kinerja sektor usaha, pemerintah memperluas akses pembiayaan terutama bagi UMKM melalui penyaluran Kredit Program. Kredit Program di Bali terdiri dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).
“Pada KUR, Pemerintah menanggung sebagian bunga yang ditanggung oleh debitur dalam bentuk subsidi bunga. Total penyaluran Kredit Program di Provinsi Bali hingga 30 November 2024 mencapai Rp10,44 triliun untuk 139.436 debitur. Penyaluran KUR masih didominasi KUR skema Mikro (dengan nilai kredit di atas Rp10 juta hingga Rp100 juta) yang mencapai Rp6,6 triliun kepada 115.053 debitur,” paparnya.
Berdasarkan sektor usahanya, penyaluran kredit program masih didominasi sektor perdagangan besar dan eceran (41,56%), sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan (18,12%), dan jasa kemasyarakatan, sosial, budaya, hiburan, dan perorangan lainnya 12,76%.
Sebagai tambahan informasi, Kanwil DJPb Provinsi Bali bersama Pemerintah Provinsi Bali telah menyelenggarakan kegiatan “Penyerahan Secara Digital DIPA dan Buku Alokasi TKD TA 2025 Lingkup Provinsi Bali TA 2025” pada 18 Desember 2024 bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama,
Kantor Gubernur Bali yang dihadiri Penjabat (Pj.) Gubernur Bali, Ketua DPRD Provinsi Bali, Pimpinan Anggota Forkopimda, para Bupati/Walikota se-Bali, Kemenkeu Satu Bali (Kanwil DJP, Kanwil DJBC, Kanwil DJKN, BDK, dan KPTIK BMN), Pimpinan perwakilan satker dari masing-masing K/L (48 satker), OPD lingkup Provinsi Bali, dan Kepala Bappeda se-Bali.
Alokasi APBN TA 2025 pada Provinsi Bali terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp10,72 triliun, yang teralokasi pada 373 DIPA satker dari 48 K/L serta Transfer ke Daerah sebesar Rp12,20 triliun terdiri dari Dana Bagi Hasil, DAU, DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan Insentif Daerah total sebesar Rp11,53 triliun serta Dana Desa sebesar Rp667,20 miliar.
Sebagai penutup, Kementerian Keuangan Regional Bali akan terus meningkatkan koordinasi dan menguatkan sinergi dengan pihak-pihak terkait untuk mengawal dan menjaga pelaksanaan anggaran di Provinsi Bali terus berjalan dengan baik hingga akhir tahun guna mendukung pembangunan Bali.
Untuk itu, diperlukan perhatian seluruh pihak terkait agar terus mengedepankan integritas, akuntabilitas, dan prinsip value for money. Dengan demikian, diharapkan perekonomian khususnya di Provinsi Bali semakin pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. (213)
Editor: Ngurah Dibia
