Barometer Bali | Sidoarjo – Arri Pratama, S.E., menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap minimnya kehadiran anggota DPRD dalam acara Dialog Kebangsaan yang digelar oleh 46 organisasi, lembaga, dan komunitas di wilayah Krian, Balongbendo, dan Tarik. Dari tujuh anggota dewan yang diundang secara resmi, hanya satu orang yang hadir. Enam lainnya absen dengan alasan yang dinilai tidak jelas dan tidak bertanggung jawab.
“Undangan sudah kami sampaikan dengan baik. Acara ini bukan dadakan, bahkan rutin dilaksanakan setiap tiga bulan sekali. Tapi faktanya, wakil rakyat justru memilih menjauh dari rakyatnya sendiri,” tegas Arri.
Saat panitia mencoba melakukan klarifikasi, alasan yang diterima semakin menunjukkan buruknya komitmen. Ada yang disebut sakit, sementara yang lain bahkan tidak memberikan kejelasan sama sekali. Sikap ini dinilai mencederai esensi demokrasi dan fungsi representasi yang seharusnya diemban oleh anggota dewan.
“Dialog kebangsaan ini kami adakan untuk memfasilitasi masyarakat agar bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada wakilnya di pemerintahan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ada jarak yang semakin lebar antara dewan dan rakyat. Masyarakat bingung harus mengadu ke mana, sementara persoalan di lapangan menumpuk dan banyak yang dibiarkan mengambang tanpa penyelesaian,” lanjutnya.
Arri menilai, ketidakhadiran anggota dewan dalam forum terbuka seperti ini menunjukkan rendahnya keseriusan dalam menyerap aspirasi. Bahkan ia menyindir keras pola kerja sebagian wakil rakyat yang hanya aktif saat kepentingan politik pribadi.
“Kalau bertemu masyarakat saja tidak mau, lalu bagaimana bisa mengaku menyerap aspirasi? Jangan-jangan selama ini reses hanya dijadikan ajang menyenangkan tim sukses dan lingkarannya sendiri, bukan mendengar jeritan rakyat secara jujur dan terbuka,” sindir Arri dengan nada tajam.
Ia menegaskan, anggota dewan seharusnya tidak alergi terhadap dialog dan kritik. Kehadiran dalam forum kebangsaan adalah kewajiban moral dan politik, bukan sekadar formalitas.
“Jangan hanya datang ke masyarakat saat butuh suara, foto, dan pencitraan. Rakyat tidak butuh janji manis, rakyat butuh kehadiran nyata. Jika forum resmi seperti ini saja diabaikan, maka wajar jika kepercayaan publik terhadap wakil rakyat terus merosot,” pungkasnya. (redho)
