Barometer Bali | Klungkung – Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra mewakili Bupati Klungkung menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024 s.d. Triwulan II Tahun 2025, bertempat di Four Star by Trans Hotel, JI. Raya Puputan Renon, Denpasar, Senin (29/12). Wakil Ketua DPRD Klungkung Tjokorda Gde Agung turut serta mendampingi Wabup Tjok Surya menerima LHP dari Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Prawira.
Dalam data yang disampaikan pada pidato Kepala BPK RI Gusti Ngurah Satria Prawira mengatakan Kabupaten Klungkung menjadi Kabupaten dengan jumlah temuan paling sedikit yakni sebanyak 363 temuan dan dengan tindak lanjut penyelesaian sebesar 98,25%.
Pihaknya menegaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah beserta peraturan turunannya.
“Para Kepala Daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP tersebut selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan diterima.” Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Prawira.
Turut serta hadir dalam kegiatan ini Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Luh Ketut Ari Citrawati dan Kepala Inspektorat Made Sumiarta. (rah)
