Barometer Bali | Jakarta – Sebagai langkah sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara memenuhi undangan audiensi dengan Kepala Staf Kepresidenan RI, Letnan Jendral TNI (Purn) A.M Putranto, pada Kamis (22/5) pagi di Kantor Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat.
Hadir juga bersama Wali Kota Denpasar, yakni Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dan Dewan Pengurus APEKSI 2025-2030 Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana.
Selain itu, juga hadir pimpinan daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Daerah lainnya seperti dari APPSI (Pemerintah Provinsi) APKASI (Pemerintah Kabupaten), ADPSI (DPRD Provinsi), ADKASI (DPRD Kabupaten) dan ADEKSI (DPRD Kota).
Pertemuan diawali dengan arahan dari Kepala Staf Kepresidenan RI, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dan tanggapan dari para kepala daerah yang mewakili Asosiasi Pemerintah Daerah yang hadir.
Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara yang juga selaku Wakil Ketua Bidang Perkotaan dan Budaya APEKSI mengatakan, begitu krusialnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah di daerah dengan pemerintah pusat dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Selain juga kolaborasi ini guna meningkatkan efektivitas otonomi daerah, pengelolaan pembangunan, dan implementasi berbagai kebijakan strategis mendukung visi Indonesia Emas 2045,” ujar Jaya Negara.
Sementara, Kepala Staf Kepresidenan RI, Letnan Jendral TNI (Purn) A.M Putranto, dalam arahannya mengatakan, pertemuan ini merupakan bagian dari silaturahmi kami di pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. “Tugas kami dalam forum ini adalah menyampaikan langsung kepada rekan-rekan pimpinan daerah yang hadir terkait pembahasan isu strategis, seperti program-program pemerintah yang telah berjalan diantara program Makan Bergizi Gratis (MBG) , selain juga pemaparan evaluasi terkait program pemerintah lainnya dibidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi,” ujarnya.
Ditambahkannya, harapan bagi peserta yang hadir dalam kesempatan kali ini bisa mensinergikan kegiatan program yang ada melalui forum – forum asosiasi yang ada. “Pelaksanaan kemandirian daerah melalui otonomi daerah mencarikan solusi dari permasalahan dan hambatan yang ada ditengah masyarakat. Semoga forum ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa dan negara,” terangnya. (esa/rah)
