Barometer Bali | Denpasar – Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 dilingkungan Ditjen Pemeriksaan Keuangan Negara VI yang digelar serentak secara daring dari Kantor Walikota Denpasar, Kamis (12/2). Entry Meeting tersebut merupakan penanda awal dimulainya proses pemeriksaan LKPD oleh BPK RI.
Tampak hadir Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI (DJPKN VI) BPK RI, Laode Nusriadi, serta Gubernur dan Bupati/Walikota dilingkungan Ditjen Pemeriksaan Keuangan Negara VI.
Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi dalam sambutanya menjelaskan, bahwa Entery Meeting ini bertujuan untuk memastikan bagaimama APBD memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi mewujudkan BPK yang mermartabat dan bermanfaat. Sehingga secara berkelanjutan dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat.
“Entry Meeting ini kita harapkan dapat menjadi wahana kolaborasi untuk mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah yang bermuara pada kemanfaatan menuju kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Kepala BPK Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira menjelaskan, bahwa pemeriksaan LKPD oleh BPK merupakan kewajiban tahunan untuk menilai kinerja kuangan pemerintah daerah. Dimana, pemeriksaan ini juga bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas hasil review SPI dan mendukung perencanaan audit yang bermuara pada pemberian opini.
“Kami berharap seluruh jajaran pemerintah dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih baik dan transparan,” ujar Satria Perwira.
Sementara, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menekankan bahwa tantangan laporan keuangan dan akuntabilitas kedepan semakin kompleks. Tuntutan masyarakat akan transparansi keuangan mewajibkan seluruh aparatur pemerintah bekerja baik dan benar.
Arya Wibawa mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kota Denpasar untuk senantiasa mendukung pelaksanaan pemeriksaan LKPD Tahun 2025. Hal ini sebagai wujud nyata pertanggungjawaban akuntabilitas keuangan kepada masyarakat.
“Kami berharap dalam proses pemeriksaan ini, seluruh organisasi perangkat daerah agar memberikan dukungan, baik data maupun dokumen pendukung, sehingga pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan lancar. Harapan kami Denpasar dapat kembali mempertahankan opini WTP, namun kualitasnya wajib terus meningkat dan memberikan kemanfaatan untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya. (Ags/rah)
