Barometer Bali | Jembrana – Pemerintah Kabupaten Jembrana terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui transformasi digital. Upaya tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta Optimalisasi PAD Kabupaten Jembrana yang digelar di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Jembrana, Selasa (19/5/2026).
Rapat strategis tersebut dihadiri langsung Bupati Jembrana, Wakil Bupati Jembrana, Kapolres Jembrana, Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana, perwakilan Kejaksaan Negeri Jembrana, serta Ketua Bank BPD Bali Cabang Negara.
Dalam arahannya, Bupati Jembrana menegaskan pentingnya inovasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna meningkatkan pendapatan daerah. Seluruh OPD diminta tidak terjebak pada pola kerja rutin, melainkan aktif menciptakan terobosan, termasuk memperkuat jejaring ke pemerintah pusat untuk mengoptimalkan perolehan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Namun demikian, upaya peningkatan PAD diminta tetap dilakukan secara bijak dan tidak membebani masyarakat kecil.
“Inovasi digitalisasi adalah kunci. Namun saya mengingatkan seluruh tim agar upaya peningkatan PAD dilakukan secara bijak. Jangan sampai langkah-langkah yang diambil justru memberatkan masyarakat kecil,” tegas Bupati Jembrana.
Melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama TP2DD, Pemkab Jembrana telah menjalankan berbagai program strategis, antara lain:
- Peningkatan SDM dan Tata Kelola Pajak
- Mengirim ASN BPKAD mengikuti pelatihan kedinasan di bawah Kementerian Keuangan RI, meliputi Pelatihan Pemeriksa pada Maret 2026 dan Pelatihan Penggalian Potensi Pajak serta Retribusi Daerah pada April 2026. Selanjutnya, Pelatihan Penilai Pajak dan Juru Sita dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026.
- Menjalin kerja sama pembibitan lulusan STAN untuk ditempatkan di lingkungan Pemkab Jembrana.
- Menyusun Surat Edaran pendataan wajib pajak baru pada berbagai sektor PBJT, seperti hotel, makanan dan minuman, hiburan, parkir, air tanah, serta reklame.
- Inovasi Digitalisasi dan Sinergi Antarinstansi
- Melaksanakan uji coba pemasangan Electronic Fiscal Device (EFD) pada wajib pajak hotel dan restoran bekerja sama dengan CSR BPD Bali Cabang Negara dan PT Cartens.
- Menggelar program Gebyar PBB-P2 melalui layanan pembayaran langsung di banjar-banjar se-Kabupaten Jembrana sejak awal April 2026.
- Merancang kerja sama dengan Polres Jembrana untuk sinkronisasi data kedatangan wisatawan asing di hotel dan vila guna mendukung transparansi pajak.
- Mengoptimalkan pajak kendaraan melalui operasi gabungan rutin dua kali sebulan, layanan Samsat Keliling, hingga penagihan door to door ke desa-desa. Pendataan kepemilikan kendaraan ASN Pemkab Jembrana berdasarkan NIK dan NIP juga terus dilakukan.
- Implementasi TP2DD dan Elektronifikasi Transaksi
- Menerapkan e-retribusi parkir Manuver dan Terminal Penumpang Gilimanuk sejak Februari 2026.
- Merealisasikan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) domestik pada sejumlah OPD perintis, yakni BPKAD, Dinas LHPKP, Dinas PUPR Perhubungan, Dinas PMPTSP, serta Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, dengan total transaksi mencapai Rp44.415.832 hingga Mei 2026. Aktivasi penggunaan KKP di OPD lainnya masih berlangsung secara bertahap bekerja sama dengan BPD Bali.
Memasuki triwulan kedua tahun 2026, Pemkab Jembrana juga menyiapkan enam agenda prioritas untuk memperluas ekosistem digital daerah, yakni:
- Menggelar HLM khusus evaluasi dan pengembangan e-retribusi.
- Penyerahan simbolis KKP kepada OPD yang belum melakukan aktivasi.
- Peluncuran rencana e-retribusi di TPI Pengambengan.
- Implementasi e-retribusi di sejumlah puskesmas.
- Penguatan peran LPD dan BUMDes sebagai penyedia layanan pembayaran daerah berbasis e-link.
- Peningkatan sosialisasi pembayaran online melalui video edukasi bersama Dinas Kominfo Kabupaten Jembrana.
Kepala BPKAD Jembrana, I Gede Gusdiendi, mengatakan digitalisasi yang terintegrasi menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah.
“Melalui sinergi lintas sektor dan digitalisasi yang terintegrasi, Pemkab Jembrana optimistis mampu menciptakan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah tanpa membebani masyarakat,” ujarnya. (pro/rah)
