Barometer Bali | Denpasar – Rapat Koordinasi Kesehatan Daerah (Rakorkesda) Bali menegaskan komitmen untuk melaksanakan transformasi sistem kesehatan Indonesia yang mengacu pada enam pilar utama sebagai penopang sistem kesehatan nasional. Kebijakan tersebut sejalan dengan peta jalan Kementerian Kesehatan RI yang diperkuat melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2022 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. dr. I Nyoman Gede Anom, M.Kes., menyampaikan hal itu dalam Rakorkesda yang berlangsung di UPTD Bapelkesmas Provinsi Bali, Selasa (21/7). Kegiatan tersebut turut dihadiri Kelompok Ahli Percepatan Pembangunan Bidang Kesehatan, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota se-Bali, serta jajaran direktur rumah sakit dan pejabat administrator Provinsi Bali.
Menurut Dr. Anom, enam pilar transformasi kesehatan meliputi transformasi layanan primer yang berfokus pada upaya promotif dan preventif, transformasi layanan rujukan untuk meningkatkan akses dan kualitas rumah sakit, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi pembiayaan kesehatan, transformasi sumber daya manusia kesehatan, serta transformasi teknologi kesehatan melalui digitalisasi sistem yang terintegrasi.
Ia menjelaskan, berbagai program prioritas nasional tersebut telah dan sedang berjalan di Bali. Pemerintah daerah terus berupaya agar seluruh target dapat tercapai demi mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.
Selain membahas enam pilar transformasi, Rakorkesda juga mengevaluasi empat program kerja tematik bidang kesehatan sebagai implementasi visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Program tersebut meliputi pemberian insentif Nyoman-Ketut yang kini memasuki tahap finalisasi rancangan peraturan gubernur, program “Satu Desa Satu Klinik”, pola hidup bahagia dan sehat bagi krama Bali, serta penguatan pelayanan kesehatan tradisional.
Dinas Kesehatan Provinsi Bali juga tengah mengembangkan industri herbal tradisional Bali yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat, mengoptimalkan kearifan lokal, mengembangkan produk daerah, sekaligus mendukung program kesehatan nasional.
Dr. Anom menegaskan, Rakorkesda merupakan forum strategis untuk memperkuat sinergi dan menyamakan persepsi dalam meningkatkan kualitas pembangunan kesehatan di Bali. Menurutnya, tantangan sektor kesehatan saat ini semakin kompleks, mulai dari perubahan pola penyakit, pemerataan tenaga kesehatan, transformasi digital, hingga pembiayaan kesehatan.
Karena itu, keberhasilan pembangunan kesehatan memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, rumah sakit, puskesmas, organisasi profesi, institusi pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi tersebut menjadi modal utama untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan bagi masyarakat Bali.
Sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menjaga keharmonisan lingkungan, memperkuat pelayanan publik, serta membangun sumber daya manusia yang unggul.
Dr. Anom pun mengajak seluruh pihak menjadikan Rakorkesda sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan berkualitas bagi masyarakat Bali. (rah)
