Barometer Bali | Jakarta – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperkuat sinkronisasi langkah dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga dalam pengembangan pariwisata tematik guna meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global.
Penguatan sinergi tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata 2026 yang berlangsung di Balairung Soesilo Soedarman, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Rakornas menghadirkan perwakilan dari sejumlah kementerian/lembaga untuk menyelaraskan perspektif, memperkuat dukungan, dan mengintegrasikan program kerja dalam pembangunan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing.
Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Riyatno, memaparkan sektor investasi menjadi salah satu pendorong penting pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk investasi di sektor pariwisata.
Ia mengatakan, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sektor pariwisata terus menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023 realisasi investasi mencapai Rp45,23 triliun, meningkat menjadi Rp47,08 triliun pada 2024, dan melonjak menjadi Rp72,42 triliun pada 2025.
“Artinya kalau kita bandingkan tahun 2023 dan 2024, ini hampir dua kali lipat. Kemudian tahun 2026 ini menjadi pekerjaan rumah kita bagaimana supaya bisa lebih meningkat. Untuk triwulan pertama 2026 sudah mencapai Rp25,34 triliun. Ini diharapkan tentu bisa lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2025,” kata Riyatno.
Dalam mendukung sektor pariwisata, Riyatno menjelaskan Kementerian Investasi/BKPM memberikan dukungan melalui penyederhanaan perizinan berusaha dan pemberian berbagai fasilitas insentif. BKPM juga telah bekerja sama dengan Kemenpar dalam pembinaan guna mencegah pelanggaran perizinan usaha pariwisata.
Terkait pemberlakuan KBLI 2025, BKPM bersama Kementerian Hukum dan BPS telah menandatangani surat edaran bersama yang menegaskan bahwa pelaku usaha tidak perlu khawatir selama tidak ada perubahan kegiatan usaha. Pemerintah akan menerapkan tabel konversi secara otomatis terhadap perubahan KBLI.
Perubahan tersebut dapat berbentuk one to one, one to many, maupun many to one, tanpa mengharuskan pelaku usaha mengubah akta perusahaan selama kegiatan usaha tidak berubah. Pemberlakuan KBLI 2025 akan diterapkan paling lambat pada 18 Juni 2026.
Dari sektor kesehatan, Direktur Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan, dr. Yanti Herman, menegaskan pentingnya integrasi layanan kesehatan dengan ekosistem pariwisata nasional.
Menurut Yanti, transformasi sistem kesehatan melalui penguatan layanan kesehatan unggulan akan berdampak positif terhadap peningkatan daya saing destinasi wisata Indonesia, khususnya melalui pengembangan wisata kesehatan.
“Irisannya adalah wisata kesehatan yang tujuannya tentu saja selain devisa, juga pelestarian budaya, peningkatan kesehatan masyarakat, dan juga meningkatkan citra Indonesia di mata global. Dan sinergi kesehatan dan pariwisata ini tentu saja akan memperkuat baik dari sisi kesehatan maupun sisi pariwisata,” ujar Yanti.
Ia menambahkan, integrasi wisata kesehatan dapat dilakukan melalui kolaborasi layanan unggulan kesehatan dengan promosi dan infrastruktur pariwisata, termasuk pengembangan rumah sakit di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), peningkatan mutu dan keselamatan fasilitas kesehatan, dukungan akomodasi dan hospitalitas, penguatan regulasi dan visa, hingga pemanfaatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga, Suyadi Prawiro, mengungkapkan industri wisata olahraga secara global memiliki potensi sangat besar.
Berdasarkan data UN Tourism, nilai industri wisata olahraga diproyeksikan mencapai hampir 600 miliar dolar AS dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 8 persen per tahun. “Ini menunjukkan bahwa olahraga adalah investasi berkelanjutan,” kata Suyadi.
Ia menjelaskan, terdapat tujuh segmen utama industri olahraga yang dapat dikembangkan untuk memperkuat wisata olahraga Indonesia, salah satunya melalui sport participation seperti kegiatan maraton.
Suyadi menambahkan, sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga telah mengundang para Menteri Olahraga se-Asia Tenggara di Bali dan menghasilkan kesepakatan pembentukan Asian Marathon Series.
“Jadi akan ada series marathon yang diselenggarakan di seluruh negara Asia Tenggara. Tentu saja ini nanti bisa kita kolaborasikan dengan teman-teman Kemenpar,” ujar Suyadi.
Dari sektor kebudayaan, Direktur Warisan Budaya Kementerian Kebudayaan, Agus Widyatmoko, menyoroti pentingnya transformasi pemanfaatan cagar budaya dari yang sebelumnya bersifat dead monument menjadi living heritage.
Menurut Agus, cagar budaya tidak hanya dilindungi agar tidak rusak, tetapi juga perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata berbasis budaya.
Ia mencontohkan penguatan posisi Candi Borobudur sebagai pusat wisata religi umat Buddha serta pengembangan Candi Prambanan sebagai living heritage melalui penguatan sendratari Ramayana, wayang, dan pertunjukan budaya bertema Ramayana.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP), Sadtata Noor Adirahmanta, menekankan pentingnya perubahan paradigma konservasi dari pendekatan eksklusif menjadi inklusif dengan melibatkan masyarakat sekitar sebagai bagian dari ekosistem konservasi.
Menurut Sadtata, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan kawasan konservasi melalui pendekatan Citizen Science.
“Kami berharap bahwa pengelolaan kawasan konservasi itu juga menghidupi dan dilakukan dengan happy,” kata Sadtata.
Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal (PKEI) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Theresia Julia, menjelaskan pengembangan pariwisata desa masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari aspek ekonomi, lingkungan, sosial budaya, hingga keamanan.
Untuk itu, Theresia mengusulkan sejumlah langkah penguatan, di antaranya penyusunan regulasi yang mampu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan wisata secara berkelanjutan dari tingkat pusat hingga desa, integrasi kolaborasi antarpemangku kepentingan, peningkatan kapasitas SDM, penguatan promosi dan digitalisasi pemasaran, pengembangan jejaring kemitraan, serta penguatan akses pasar.
“Pada dasarnya pengembangan desa berkelanjutan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan Asta Cita Presiden nomor 6 terkait membangun desa dari bawah untuk pemerataan,” ujar Theresia. (rah)
