Barometer Bali | Denpasar – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Semester I Tahun 2026 di Ruang Rapat Lantai II Kantor KPU Provinsi Bali, Jumat (19/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Anggota KPU RI Divisi Teknis Penyelenggaraan, Idham Holik, Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, Anggota KPU Provinsi Bali, Luh Putu Sri Widyastini, Sekretaris KPU Provinsi Bali, I Made Oka Purnama, serta Ketua dan Anggota Divisi Teknis KPU Kabupaten/Kota se-Bali.
Turut hadir perwakilan Bawaslu Provinsi Bali, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali, perwakilan partai politik, serta jajaran sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Bali.
Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, saat membuka rapat menyampaikan apresiasi atas kehadiran Anggota KPU RI yang memberikan arahan dan penguatan kepada jajaran penyelenggara pemilu di Bali.
Menurutnya, pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan merupakan langkah strategis dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2029 yang tahapan awalnya diproyeksikan dimulai pada tahun 2027.
“Pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan menjadi bagian penting dalam menyiapkan penyelenggaraan Pemilu 2029. Data yang valid dan mutakhir akan mendukung pelaksanaan tahapan pemilu secara lebih efektif dan akuntabel,” ujar Lidartawan.
Sementara itu, Anggota KPU RI Divisi Teknis Penyelenggaraan, Idham Holik, menegaskan bahwa pelaksanaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan memiliki peran yang sangat penting mengingat masih terdapat beberapa periode pemutakhiran sebelum tahapan resmi Pemilu dimulai.
“Data partai politik yang mutakhir, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya mendukung kebutuhan administrasi kepemiluan, tetapi juga menjadi bagian dari pemenuhan hak publik untuk memperoleh informasi mengenai kondisi dan kesiapan partai politik sebagai peserta demokrasi,” kata Idham.
Dalam sesi diskusi, Bawaslu Provinsi Bali menyampaikan sejumlah catatan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pemutakhiran data partai politik melalui SIPOL. Masih ditemukan beberapa partai politik yang belum memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam struktur keanggotaannya.
Selain itu, terdapat pula partai politik yang belum melakukan pembaruan informasi legalitas kantor kepengurusan setelah masa sewa kantor berakhir. Karena itu, Bawaslu mengimbau seluruh partai politik agar secara berkala melakukan pembaruan data sehingga informasi yang tersaji dalam SIPOL tetap valid, akurat, dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
Menutup kegiatan, Ketua KPU Provinsi Bali menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi yang berkelanjutan antara KPU, Bawaslu, dan partai politik dalam menjaga kualitas data serta meminimalkan potensi pelanggaran maupun kesalahan administratif.
Selain itu, KPU Provinsi Bali juga mendorong penguatan integrasi antara Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) guna mendukung proses validasi data keanggotaan partai politik secara lebih efektif.
KPU Provinsi Bali berkomitmen untuk terus memberikan asistensi dan pendampingan kepada partai politik maupun KPU Kabupaten/Kota yang menghadapi kendala dalam pengoperasian SIPOL, sehingga pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan di Provinsi Bali dapat berjalan optimal, transparan, dan berintegritas sebagai bagian dari persiapan menuju Pemilu Tahun 2029. (rian)
