Barometer Bali | Denpasar – Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa berkesempatan mengikuti Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (RKPK) Provinsi Bali, di Ruang Rapat Wakil Walikota Denpasar, Rabu (24/6).
Turut hadir pada kesempatan itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar, I Wayan Putra Sarjana, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar, I Wayan Budha serta jajaran OPD terkait lainnya.
Acara ini dibuka secara daring oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, I Dewa Made Indra, dengan tema acara ini dibuka dengan tema penguatan Sinergi TKPK Provinsi dan Kabupaten dan Kota dalam percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim di Provinsi Bali.
Dalam Sambutanya, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, I Dewa Made Indra, rakor ini dilaksanakan adalah bentuk evaluasi serta sinergi yang harus selalu diperkuat serta percepatan supaya akselerasi pengentasan kemiskinan agar menurun secara segnifikan meskipun tingkat kemiskinan di Bali relatif rendah di banding tingkat nasional.
Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan, Kota Denpasar selalu berkomitmen dalam upaya untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar.
Lebih jauh, Arya Wibawa mengatakan, penurunan angka kemiskinan merupakan salah satu indikator utama untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan makmur. Langkah ini selaras dengan misi Kota Denpasar dalam mensejahterakan masyarakat.
“Kota Denpasar memiliki misi untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan,” ujar Arya Wibawa.
Tak hanya itu, Arya Wibawa juga mengatakan, kemiskinan menjadi salah satu faktor utama dari berbagai permasalahan yang dialami masyarakat, dimana kemiskinan memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor kehidupan, baik dari sektor kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, hingga permasalahan keamanan. Arya Wibawa kemudian melanjutkan kemiskinan pun tidak hanya disebabkan karena faktor ekonomi, tetapi juga disebabkan karena kurangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, hingga bencana.
Acara ini oleh diisi oleh narasumber Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses
Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan RI, Novrizal Tahar, dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, Mohamad Yanuarto Bramuda. (arya/rah)
