Barometer Bali | Denpasar – Pemerintah Kota Denpasar menerima kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Magelang yang dipimpin Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang, David Rudiyanto bersama Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Sakir, di Ruang Praja Utama Kantor Wali Kota Denpasar, Kamis (25/6). Kunjungan tersebut diterima langsung Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, bersama jajaran terkait.
Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang tengah dikembangkan Pemerintah Kota Denpasar dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Plh. Sekda Kabupaten Magelang, David Rudiyanto, mengatakan pihaknya ingin memperoleh gambaran mengenai pertimbangan Pemerintah Kota Denpasar dalam memilih skema KPBU dibandingkan alternatif pembiayaan lainnya, seperti pinjaman daerah. Selain itu, pihaknya juga ingin mengetahui berbagai tantangan yang dihadapi, strategi mitigasi yang dilakukan, serta pola koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan KPBU.
“Dari kunjungan ini kami ingin belajar agar nantinya dapat diterapkan di Kabupaten Magelang,” ujarnya.
Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa pemilihan skema KPBU didasarkan pada sejumlah parameter. Di antaranya ketika proyek membutuhkan investasi besar yang tidak dapat dibiayai sekaligus melalui APBD, memerlukan pengelolaan jangka panjang, memiliki risiko yang lebih efisien ditanggung badan usaha, serta berpotensi menghasilkan pendapatan atau pembayaran layanan secara berkelanjutan.
Selain itu, KPBU dipilih apabila secara perhitungan biaya sepanjang siklus proyek (life cycle cost) dinilai lebih efisien dibandingkan skema pembiayaan lainnya.
“Saat ini Pemerintah Kota Denpasar sedang menyiapkan dua proyek strategis yang direncanakan menggunakan skema KPBU, yakni Proyek Pengembangan Alat Penerangan Jalan (APJ) dan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya,” jelasnya.
Lebih lanjut dijelaskan, penggunaan pinjaman daerah dinilai lebih sesuai untuk proyek-proyek yang sederhana dan dapat sepenuhnya dikelola pemerintah daerah. Sementara proyek yang membutuhkan investasi besar, teknologi, standar layanan tertentu, pengelolaan jangka panjang, serta pembagian risiko dengan badan usaha lebih tepat menggunakan skema KPBU.
Dalam kesempatan tersebut, Eddy Mulya turut menjelaskan bahwa simpul KPBU Kota Denpasar berada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Denpasar yang dipimpin oleh Kepala Bappeda. Keterlibatan dan koordinasi antar OPD dalam kelompok kerja KPBU sejauh ini berjalan aktif dan sinergis.
Pihaknya berharap kunjungan ini dapat memperkuat kerja sama antar daerah sekaligus mendorong optimalisasi pembangunan dan pelayanan publik melalui skema pembiayaan yang berkelanjutan. (Ayu/Rah)
