Barometer Bali | Denpasar – Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat ketahanan ekonomi daerah melalui percepatan digitalisasi layanan dan pengendalian inflasi yang berkelanjutan. Komitmen tersebut ditegaskan dalam pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar Tahun 2026 yang digelar di Aston Denpasar Hotel & Convention Center pada 24 Juni 2026.
Kegiatan yang disinergikan bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah sekaligus menjaga stabilitas harga di tengah dinamika ekonomi. Forum tersebut dihadiri jajaran Pemerintah Kota Denpasar, Bank Indonesia Provinsi Bali, Perum Bulog, BPS, OJK, BPD Bali, serta pemangku kepentingan lainnya.
Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam arahannya menekankan bahwa capaian pembangunan daerah harus terus didukung oleh stabilitas harga, penguatan daya beli masyarakat, serta percepatan transformasi digital layanan publik. Pemkot Denpasar memberikan perhatian khusus pada pengendalian inflasi melalui penguatan pasokan pangan, pemantauan harga, dan peningkatan sinergi bersama berbagai pihak terkait. Di sisi lain, penggunaan transaksi non-tunai dan integrasi layanan digital terus diperluas untuk meningkatkan kualitas layanan dan transparansi penerimaan daerah.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Ronald D. Parluhutan menyampaikan bahwa Denpasar sebagai pusat ekonomi, pemerintahan, perdagangan, jasa, dan pariwisata di Bali memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga kestabilan ekonomi. Pada Mei 2026, inflasi Kota Denpasar tercatat sebesar 3,19 persen (year on year) dan masih berada dalam rentang sasaran inflasi. Meski demikian, sejumlah komoditas pangan strategis seperti beras, daging ayam ras, minyak goreng, telur ayam ras, daging babi, bawang merah, hingga komoditas hortikultura tetap menjadi perhatian.
Untuk menjaga inflasi tetap terkendali, Bank Indonesia mendorong penguatan strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Langkah tersebut dilakukan melalui optimalisasi pasar murah, penguatan peran Perumda, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), penguatan kerja sama antar daerah, hingga komunikasi publik menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional dan periode libur sekolah.
Dari sisi digitalisasi, capaian Kota Denpasar menunjukkan tren positif. Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) meningkat dari 91,9 persen menjadi 94 persen pada Semester II Tahun 2025. Bahkan, peringkat Championship TP2DD Kota Denpasar naik dari posisi 19 menjadi peringkat 10 tingkat Jawa–Bali. Ke depan, perluasan kanal pembayaran digital seperti QRIS, virtual account, EDC, dan e-commerce akan terus diperkuat.
Sementara itu, Plt. Kepala Bapenda Kota Denpasar Ida Bagus Alit Adi Merta menjelaskan bahwa digitalisasi menjadi instrumen penting dalam memperkuat tata kelola penerimaan daerah. Hingga tahun 2026, capaian digitalisasi pembayaran pajak daerah telah mencapai 95 persen melalui sejumlah inovasi seperti Pagi Bersinar, KLADI 5B, SIPARQI, dan SIPERDI.
Pada kesempatan yang sama, HLM TP2DD dan TPID juga dirangkaikan dengan peluncuran Klaster Ekonomi Digital Terintegrasi Kawasan Panjer, Sesetan, dan Sidakarya (Kedai Pasar) sebagai upaya mengoptimalkan perolehan pajak dan memperkuat ekosistem digital daerah. Selain itu, diberikan penghargaan transaksi digital tahun 2026 kepada perangkat daerah dan fasilitas layanan yang menunjukkan kinerja terbaik dalam mendukung elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Melalui penguatan sinergi kebijakan antara pemerintah daerah, regulator, dan pelaku ekonomi, Kota Denpasar menargetkan stabilitas harga tetap terjaga sekaligus mempercepat transformasi digital menuju terwujudnya Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya yang maju dan berdaya saing. (rah)
