Barometer Bali | Denpasar – Provinsi Bali ditetapkan sebagai salah satu daerah percontohan (*piloting*) program digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang digagas pemerintah pusat. Menindaklanjuti penetapan tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya untuk mempercepat implementasi program agar penyaluran bantuan sosial dapat berlangsung lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Koster saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Perluasan *Piloting* Digitalisasi Bansos di 43 kabupaten/kota yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja Lantai 3 Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (30/6/2026). Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu juga membahas rencana kunjungan kerja Presiden RI untuk meninjau progres pelaksanaan *piloting* digitalisasi bansos di Surabaya dan Bali pada Juli mendatang.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat yang menetapkan Bali sebagai salah satu daerah percontohan penerapan digitalisasi bantuan sosial.
“Kami memandang program ini sangat penting dan memang harus segera diterapkan agar penyaluran bansos menjadi lebih tepat sasaran dan akuntabel. Karena itu, kami sangat mendukung pelaksanaan program ini,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan sejumlah tahapan implementasi. Meski demikian, Koster mengakui capaian pendaftaran masih perlu ditingkatkan karena dalam dua pekan terakhir aktivitas masyarakat banyak berfokus pada pelaksanaan hari raya keagamaan.
“Sepulang dari rakor ini, kami akan langsung tancap gas. Secara sistem, kami telah menyusun tahapan yang konkret untuk segera dilaksanakan,” katanya.
Ia pun menargetkan proses pendaftaran dapat diselesaikan paling lambat pada akhir Juli 2026.
“Bali ini wilayahnya relatif kecil, sehingga seharusnya prosesnya bisa lebih cepat,” imbuhnya.
Untuk mempercepat pelaksanaan program, Gubernur Koster berharap adanya dukungan agen pendamping dalam jumlah yang memadai agar proses pendaftaran dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat banjar. Ia juga memastikan Bali siap menyambut rencana kunjungan Presiden RI untuk meninjau pelaksanaan program tersebut.
“Terkait rencana kunjungan Bapak Presiden, kami akan menyiapkan dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengapresiasi seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan program digitalisasi bansos. Ia meminta seluruh kepala daerah yang menjadi lokasi percontohan menjaga sinergi agar target pendaftaran dapat segera tercapai.
Secara khusus, Luhut juga mengapresiasi keseriusan Pemerintah Provinsi Bali dalam mengawal implementasi program tersebut.
“Saya berharap paling lambat akhir Agustus seluruh proses pendaftaran telah rampung sehingga peluncuran program dapat dipercepat,” ujarnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa rakor ini digelar untuk mendukung transformasi penyaluran program perlindungan sosial melalui pemanfaatan *Digital Public Infrastructure* (DPI) sekaligus memperluas *piloting* digitalisasi perlindungan sosial di 43 kabupaten/kota. Menurutnya, percepatan program ini diharapkan menjadi fondasi pengembangan *Government Technology* (GovTech) di Indonesia.
Turut hadir dalam rakor tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. (red)
