Barometer Bali | Bandung – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa Desa Adat merupakan fondasi utama transformasi digital di Bali. Bagi Koster, digitalisasi tidak boleh meminggirkan budaya, melainkan harus memperkuat eksistensi desa adat sebagai penjaga identitas, tradisi, dan kearifan lokal di tengah pesatnya perkembangan teknologi.
Gagasan tersebut dipaparkan saat Koster menjadi keynote speaker pada 5th International Conference on Digital Humanities 2026 di Institut Teknologi Bandung (ITB), Sabtu (18/7/2026). Forum internasional bertema “AI, Digital Ethics, and the Future of Geotourism” itu mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan dari berbagai negara untuk membahas masa depan kecerdasan buatan, etika digital, dan geowisata.
Dalam presentasinya, Koster menjelaskan Bali memiliki 57 kecamatan, 636 desa, 80 kelurahan, dan sekitar 1.500 desa adat yang menjadi kekuatan utama dalam menjaga keberlanjutan budaya Bali. Menurutnya, keberadaan desa adat yang masih hidup dan berfungsi hingga kini merupakan keunikan yang tidak dimiliki daerah lain di Indonesia.
“Kalau tidak ada desa adat, bisa jadi kebudayaan Bali sudah mengalami kemunduran bahkan terancam hilang,” ujar Koster.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Bali terus mempercepat digitalisasi hingga ke tingkat desa dan desa adat. Program tersebut meliputi pengembangan website desa dan desa adat, peningkatan kapasitas digital perangkat desa serta prajuru desa adat, hingga pembentukan komunitas digital bagi Yowana Desa Adat agar mampu memanfaatkan teknologi untuk kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya.
Koster juga mendorong pemanfaatan wantilan dan balai banjar menjadi Balinese Culture Meeting Point, yakni ruang kolaborasi yang berfungsi sebagai pusat aktivitas masyarakat sekaligus coworking space bagi komunitas digital berbasis budaya.
Menurutnya, transformasi digital harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, pengambilan keputusan berbasis data, hingga pelestarian warisan budaya dalam bentuk digital.
“Pemerintah Provinsi Bali betul-betul mendorong pelestarian budaya, baik budaya benda maupun tak benda, ke dalam aset digital sehingga pelestarian kebudayaan Bali hadir dan berdampak nyata dalam ekosistem digital secara niskala dan sekala,” tegasnya.
Koster menekankan bahwa seluruh kebijakan digital Bali berlandaskan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru. Karena itu, teknologi ditempatkan sebagai alat untuk menjaga kesucian alam, memperkuat budaya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali.
“Kemajuan teknologi dan transformasi digital tidak boleh menerkam kearifan lokal, tetapi harus mampu menguatkan identitas budaya dan nilai-nilai kearifan lokal,” tegas alumnus ITB tersebut.
Sementara itu, Rektor ITB Prof. Dr. Ir. Tatacipta Dirgantara menilai tantangan terbesar pada era digital bukan hanya menciptakan teknologi, melainkan memastikan teknologi dapat diterapkan secara berkelanjutan dan menjawab persoalan sosial di masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan inovasi tidak hanya ditentukan oleh desain teknologi, tetapi juga oleh kemampuan mengintegrasikan aspek sosial, budaya, dan kemanusiaan melalui kolaborasi lintas disiplin.
Kehadiran Koster sebagai pembicara utama di forum internasional tersebut semakin mempertegas pengakuan terhadap model pembangunan Bali yang memadukan transformasi digital dengan pelestarian budaya. Di tengah pesatnya perkembangan AI, Bali menawarkan pendekatan berbeda, yakni menjadikan teknologi sebagai sarana memperkuat peradaban, bukan menggantikannya. (rah)
