Barometer Bali | Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster menaruh harapan besar terhadap Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) agar semakin aktif memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, sekaligus tetap menjaga rasa keadilan bagi pelaku usaha.
Harapan tersebut disampaikan Koster saat melantik dan mengambil sumpah sembilan anggota BPSK Kota Denpasar periode 2026–2031 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (31/8/2026).
Koster menegaskan, BPSK tidak boleh sekadar hadir sebagai lembaga formal. Para anggota yang telah dilantik diharapkan mampu bekerja aktif, memahami persoalan yang berkembang di masyarakat, serta menjadi ruang penyelesaian sengketa yang efektif antara konsumen dan pelaku usaha.
“BPSK harus menjalankan fungsi secara aktif dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha,” harap Koster.
Menurutnya, potensi sengketa konsumen cukup luas. Perselisihan dapat muncul dalam hubungan masyarakat dengan BPR, koperasi, Lembaga Perkreditan Desa (LPD), perusahaan pembiayaan atau leasing, maupun berbagai sektor usaha lainnya.
Karena itu, Koster berharap penyelesaian setiap sengketa mampu memberikan perlindungan kepada konsumen secara adil. Namun pada saat bersamaan, BPSK juga harus menjaga keseimbangan agar pelaku usaha tidak dirugikan secara tidak proporsional.
Harap BPSK Tak Hanya Ada di Denpasar
Koster juga menginginkan keberadaan BPSK diperluas ke kabupaten lain di Bali. Badung, Tabanan dan Gianyar menjadi daerah yang diprioritaskan untuk pembentukan lembaga serupa.
“Saya meminta keberadaan BPSK tidak hanya terbatas di Denpasar. Pemerintah Provinsi Bali akan segera memetakan kebutuhan pembentukan lembaga serupa di kabupaten lainnya,” tehas Gubernur Bali dua periode tersebut.
Kepala perangkat daerah terkait pun diminta segera melakukan pemetaan kebutuhan dan mempersiapkan langkah pembentukannya.
Sementara itu, sembilan anggota BPSK Denpasar yang dilantik berasal dari tiga unsur, yakni pemerintah, konsumen dan pelaku usaha. Masing-masing unsur diwakili tiga anggota.
Dari unsur pemerintah yakni Luh Hety Vironika, I Made Era Naya Supatha dan Ni Luh Putu Darwati. Unsur konsumen terdiri atas Nur Arianto, Ketut Udi Prayudi dan I Made Agus Wirajaya. Sedangkan unsur pelaku usaha diwakili I Gede Jelantik Purwaka, Budiman Antonius Sinaga dan I Wayan Indra Adhi Suputra.
Koster Dorong Kinerja BPSK dengan Dukungan Anggaran
Untuk memastikan BPSK dapat bekerja optimal, Koster juga menginstruksikan penyusunan anggaran honorarium bagi sembilan anggotanya dengan usulan sebesar Rp5 juta per orang setiap bulan.
Anggaran tersebut direncanakan bersumber dari APBD Provinsi Bali dan diupayakan masuk dalam APBD Perubahan. Apabila belum memungkinkan, penganggarannya ditargetkan paling lambat pada 2027.
Pemprov Bali juga telah menyediakan fasilitas kantor untuk menunjang aktivitas BPSK.
Koster berharap anggota yang baru dilantik segera menyusun rencana kerja lima tahun periode 2026–2031, termasuk melakukan pemetaan potensi sengketa konsumen serta menyiapkan strategi penyelesaiannya.
Dengan penguatan tersebut, Koster menginginkan BPSK hadir sebagai lembaga yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat—melindungi hak konsumen, memberikan penyelesaian sengketa yang cepat dan adil, sekaligus menciptakan hubungan yang sehat antara konsumen dan dunia usaha di Bali. (red)
