Barometer Bali | Badung – Pemerintah Kabupaten Badung resmi menerima kedatangan Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali dalam rangka Entry Meeting Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2026, Rabu (2/9). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kriya Gosana, Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung ini menandai dimulainya rangkaian audit kepatuhan dan efektivitas terhadap sejumlah program prioritas daerah.
Kehadiran rombongan BPK RI Bali dipimpin oleh Kepala Bidang Pemeriksaan Bali I, Ikhsan Aprian, yang hadir mewakili Kepala BPK Perwakilan Bali. Kedatangan tim auditor ini diterima langsung oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, yang didampingi oleh Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta serta Sekretaris Daerah Kabupaten Badung IB. Surya Suamba.
Kabid Pemeriksaan Bali I BPK Bali, Ikhsan Aprian, memaparkan bahwa terdapat tiga agenda pemeriksaan pendahuluan yang akan dilaksanakan di lingkungan Pemkab Badung. Proses audit ini dijadwalkan berlangsung selama 35 hari kalender, terhitung mulai tanggal 31 Agustus hingga 4 Oktober 2026.
Agenda pertama meliputi pemeriksaan kepatuhan penyelenggaraan penataan ruang dalam mendukung ketahanan energi, ketahanan pangan, serta prioritas nasional lainnya tahun 2024 sampai semester I tahun 2026. Agenda kedua difokuskan pada efektivitas penyelenggaraan kepariwisataan oleh pemerintah daerah di kawasan strategis pariwisata nasional dan daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sampai semester I tahun 2026. “Dan yang ketiga, efektivitas peran Pemerintah Kabupaten Badung dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Mangutama dalam mendukung penyediaan layanan air minum tahun 2025 sampai dengan semester I tahun 2026,” jelas Ikhsan Aprian.
Bupati I Wayan Adi Arnawa menyambut baik dimulainya proses audit ini sebagai langkah krusial untuk melakukan check and balance terhadap kebijakan program yang telah dijalankan. Ia menegaskan pentingnya evaluasi eksternal demi menyempurnakan performa tiga sektor utama yang menjadi objek pemeriksaan tersebut. “Tentu harapan kita nanti ada satu hasil yang mana bisa dijadikan sebagai satu pedoman buat kami di Pemkab Badung untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya dalam tiga hal tadi itu. Saya meminta kepada seluruh OPD di Pemkab Badung untuk kooperatif serta mendukung penuh kelancaran tugas BPK selama proses pemeriksaan berlangsung,” tegas Adi Arnawa.
Pada kesempatan tersebut, BPK RI Perwakilan Bali turut menyerahkan Surat Tugas pemeriksaan secara resmi kepada Pemkab Badung yang diterima langsung oleh Bupati. Pertemuan ini juga dihadiri oleh seluruh Kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab Badung serta jajaran Direksi Perumda Air Minum Tirta Mangutama. (rah)
