Barometer Bali | Denpasar – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali mulai mematangkan perencanaan logistik untuk Pemilu 2029 dengan menjadikan pengalaman penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024 sebagai bahan evaluasi.
Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Dokumentasi dan Inventarisasi Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, Perencanaan Logistik Pemilu Tahun 2029, serta Tindak Lanjut Reviu Pertanggungjawaban Anggaran Tahun 2025 pada KPU Kabupaten Klungkung dan Jembrana, di Ruang Rapat KPU Provinsi Bali, Kamis (3/9/2026).
Rapat tersebut diikuti jajaran KPU Provinsi Bali, KPU Kabupaten/Kota se-Bali, Kesbangpol Provinsi Bali, serta jajaran pengelola keuangan dan logistik.
Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menegaskan bahwa berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 harus menjadi bahan pembelajaran untuk menghadapi Pemilu 2029.
“Kita tidak boleh mengulang kesalahan yang sama,” tegas Lidartawan.
Menurutnya, pengalaman selama penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024 tidak boleh berhenti sebagai catatan setelah seluruh tahapan selesai. Setiap persoalan, kebutuhan maupun kendala yang ditemukan harus diinventarisasi dan dievaluasi agar dapat menjadi dasar penyusunan perencanaan yang lebih baik.
“Kita harus membangun fondasi yang lebih baik,” ujarnya.
Lidartawan menekankan, perencanaan logistik Pemilu 2029 harus disusun berdasarkan data dan pengalaman nyata di lapangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kebutuhan logistik dapat diproyeksikan secara lebih tepat sekaligus mengantisipasi berbagai persoalan yang berpotensi muncul.
Selain aspek logistik, rapat juga menyoroti pengelolaan anggaran. Anggota KPU Bali, I Gede John Darmawan, menekankan pentingnya penyampaian kondisi serapan anggaran dan kebutuhan logistik secara jelas.
Menurutnya, data tersebut perlu diterjemahkan dalam peta logistik yang menggambarkan kebutuhan, kendala pengelolaan hingga jalur distribusi. Dengan demikian, perencanaan tidak sekadar menghitung jumlah kebutuhan, tetapi juga memperhitungkan efektivitas pengelolaan dan distribusi.
“Yang kita butuhkan bukan hanya angka kebutuhan, tetapi juga gambaran bagaimana logistik tersebut dikelola dan didistribusikan secara efektif,” jelasnya.
Sementara itu, dari sisi tata kelola kelembagaan, Anggota KPU Bali Anak Agung Gede Raka Nakula mendorong adanya inovasi dan penguatan budaya kerja sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan Zona Integritas.
Anggota KPU Bali Luh Putu Sri Widyastini juga mengingatkan pentingnya proses inventarisasi dilakukan secara akurat, terdokumentasi dan terintegrasi dengan data pemilih.
“Setiap data harus akurat dan terdokumentasi dengan baik, sehingga perencanaan yang disusun memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Kabag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Bali, Santi Chovarida, memaparkan hasil inventarisasi serta biaya pengelolaan logistik Pemilu 2024.
Paparan tersebut kemudian dilengkapi Kasubbag Umum dan Logistik, Putu Githa Gowinda, yang menjelaskan biaya serta peta jalur distribusi logistik. Sejumlah kendala distribusi yang ditemukan pada pelaksanaan sebelumnya kembali menjadi perhatian untuk dicarikan solusi dalam menghadapi Pemilu 2029.
Selain itu, aspek pertanggungjawaban anggaran turut menjadi pembahasan. Kasubbag Keuangan KPU Provinsi Bali, I Wayan Budiarta, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil rapat, Inspektorat akan melakukan reviu terhadap anggaran KPU Kabupaten Jembrana dan KPU Kabupaten Klungkung.
Santi Chovarida mengingatkan jajaran agar tidak mengabaikan kelengkapan administrasi dalam setiap penggunaan anggaran. Di antaranya memastikan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) terlampir dalam setiap Surat Pertanggungjawaban (SPJ), seluruh belanja disertai dokumentasi, serta memenuhi ketentuan Keputusan KPU Nomor 409 Tahun 2022.
Kelengkapan dokumen sewa dan perpajakan juga menjadi bagian yang mendapat perhatian dalam rapat tersebut.
Bagi KPU Bali, evaluasi logistik dan pengelolaan anggaran merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam membangun penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan akuntabel.
Karena itu, Lidartawan meminta KPU Kabupaten/Kota se-Bali secara rutin menyampaikan pengeluaran setiap bulan dalam rapat pleno. Ia juga meminta setiap konsultasi yang berkaitan dengan perpajakan didokumentasikan dengan baik.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola administrasi sekaligus menjadi bagian dari upaya KPU Bali membangun sistem penyelenggaraan pemilu yang lebih tertib.
Dengan inventarisasi yang akurat, dokumentasi yang lengkap, administrasi yang tertib serta perencanaan logistik berbasis data, KPU Bali mulai menyiapkan fondasi yang lebih kuat untuk menghadapi Pemilu 2029.
Evaluasi atas pelaksanaan Pemilu 2024 pun diharapkan tidak sekadar menjadi catatan masa lalu, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi perbaikan konkret dalam penyelenggaraan pemilu mendatang. (rian)
