Barometer Bali | Denpasar – Pernyataan Anggota DPR RI Nyoman Parta mengenai rendahnya upah di Bali dinilai harus menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah.
Persoalan upah dinilai tidak cukup hanya dilihat dari besaran angka, tetapi juga harus dikaitkan dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup di tengah tingginya biaya hidup di Bali.
Koordinator Pusat Aliansi BEM se-Bali, Kadek Surya Dewantara, menilai persoalan tersebut tidak boleh terus dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Terlebih, Bali selama ini dikenal sebagai daerah dengan aktivitas pariwisata yang tinggi dan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah.
Hotel, restoran, industri kreatif, perdagangan hingga berbagai sektor jasa terus berkembang. Namun, menurutnya, perlu ada evaluasi terhadap sejauh mana pertumbuhan ekonomi tersebut benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan para pekerja.
“Jangan sampai kita terus berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, investasi, dan peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi di sisi lain pekerja masih harus berhadapan dengan upah yang tidak sebanding dengan kebutuhan hidupnya,” ujar Kadek Surya dalam pesan tertulisnya yang diterima Barometerbali.com, pada Kamis (3/9/2026).
Ia memahami bahwa penetapan upah memiliki berbagai pertimbangan, termasuk kondisi dunia usaha dan kemampuan perusahaan. Namun, pemerintah dinilai tidak boleh hanya melihat pembangunan Bali dari perspektif investasi.
“Pemerintah juga tidak boleh hanya melihat Bali dari kacamata investor. Ada masyarakat dan pekerja yang setiap hari menjadi bagian penting dari bergeraknya ekonomi Bali,” tegasnya.
Menurutnya, apabila pariwisata selama ini disebut sebagai tulang punggung ekonomi Bali, maka para pekerja yang menjadi bagian penting dalam menggerakkan sektor tersebut juga harus mendapatkan perhatian dan kesejahteraan yang layak.
Karena itu, Aliansi BEM se-Bali mendorong pemerintah daerah bersama DPRD, dunia usaha, serikat pekerja dan seluruh pemangku kepentingan membuka ruang dialog yang lebih serius mengenai persoalan upah di Bali.
Pembahasan mengenai upah, kata dia, harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi riil masyarakat. Tidak hanya mengacu pada angka statistik, tetapi juga memperhitungkan kebutuhan hidup seperti harga tempat tinggal, transportasi, pangan, pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya.
“Kami mendorong agar pembahasan upah benar-benar berbasis pada kondisi riil masyarakat. Jangan hanya melihat angka, tetapi lihat bagaimana pekerja bertahan hidup dengan pendapatan yang mereka terima,” katanya.
Aliansi BEM se-Bali juga meminta pemerintah tidak berhenti pada perdebatan mengenai besaran upah. Lebih jauh, kebijakan ketenagakerjaan harus mampu menciptakan hubungan industrial yang adil antara pekerja dan dunia usaha.
“Bali tidak boleh hanya menjadi tempat yang nyaman bagi wisatawan, tetapi juga harus menjadi tempat yang layak untuk hidup bagi masyarakatnya sendiri,” tuturnya.
Menurutnya, pernyataan Nyoman Parta mengenai rendahnya upah di Bali dapat menjadi momentum untuk membuka kembali ruang diskusi publik mengenai kesejahteraan pekerja.
Mahasiswa, lanjutnya, siap mengambil bagian dalam mengawal persoalan tersebut agar isu kesejahteraan pekerja tidak tenggelam di tengah narasi pertumbuhan ekonomi dan investasi.
“Kami dari Aliansi BEM se-Bali siap mengawal isu ini dan mendorong agar kesejahteraan pekerja menjadi bagian serius dari arah pembangunan Bali,” tegasnya.
Ia menekankan, pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak hanya tercermin melalui angka statistik, tetapi juga dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan oleh masyarakat. Investasi harus menciptakan pekerjaan yang layak. Dan pembangunan tidak boleh hanya menghasilkan angka statistik, sementara masyarakat yang menjadi pelakunya justru tertinggal,” pungkasnya.
“Bali boleh maju, tetapi masyarakat Bali juga harus ikut sejahtera,” tutup Kadek Surya. (rian)
