Barometer Bali | Denpasar – Ketika bencana terjadi, yang diuji bukan hanya kekuatan infrastruktur, tetapi juga kemampuan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan komunitas untuk bekerja sebagai satu kesatuan. Di Bali, kemampuan itu kini semakin terlihat nyata.
Dari desa adat di lereng Gunung Agung yang menggunakan drone untuk memetakan risiko bencana, hingga pusat kendali kebencanaan yang mengintegrasikan data dan peringatan dini secara real time, Bali menunjukkan bagaimana investasi jangka panjang dalam pengurangan risiko bencana dapat menghasilkan perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Berbagai capaian tersebut menjadi fokus dalam Misi Pemantauan Bersama Program SIAP SIAGA yang berlangsung pada 15–17 September 2026 di Bali. Misi ini mempertemukan perwakilan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia, termasuk BNPB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian PPN/Bappenas, bersama pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas untuk meninjau langsung hasil enam tahun kemitraan Australia–Indonesia dalam memperkuat ketangguhan bencana.
Bagi Indonesia yang berada di kawasan cincin api dunia dan menghadapi ancaman gempa bumi, tsunami, banjir, hingga longsor, pelajaran dari Bali menjadi semakin relevan. Pengurangan risiko bencana tidak lagi dapat mengandalkan satu sektor atau satu institusi. Ketangguhan dibangun melalui kolaborasi yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan kelompok rentan secara bersama-sama.
Menurut Dr. Udrekh, Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB, keberhasilan pengurangan risiko bencana hanya dapat dicapai melalui kolaborasi yang melibatkan seluruh tingkatan pemerintahan dan masyarakat.
“Kolaborasi ini tidak bisa ditinggalkan, bagaimana pembagian peran yang diupayakan dalam Program SIAP SIAGA, dari level pusat, daerah, hingga pada masyarakat. Program ini telah mengupayakan berbagai hal, dari regulasi yang diperkuat, peringatan dini, ketangguhan desa, hingga sampai ke aksi,” ujar Dr. Udrekh.
Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah penguatan peran penyandang disabilitas dalam tata kelola kebencanaan melalui Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB). Melalui mekanisme ini, penyandang disabilitas tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga terlibat dalam perencanaan, penyusunan rekomendasi kebijakan, dan pengambilan keputusan terkait kesiapsiagaan bencana.
Pendekatan ini diperkuat melalui lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta pembentukan ULD-PB di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“ULD-PB adalah wadah, tempat teman-teman untuk berperan aktif dan berkontribusi yang bermakna,” kata Dr. Teja Busana, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali.
Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Pemerintah Australia karena menunjukkan bahwa sistem kebencanaan yang kuat harus mampu melindungi seluruh kelompok masyarakat.
“Kami sangat menghargai bahwa program ini menempatkan inklusi sebagai bagian inti dari pengelolaan bencana. Keterlibatan ULD-PB Bali mengingatkan kita bahwa kesiapsiagaan akan menjadi lebih kuat ketika penyandang disabilitas dan kelompok lain yang menghadapi hambatan ikut terlibat dalam pembentukan sistem yang memang ditujukan untuk melayani mereka,” kata Catherine Meehan, First Secretary of Humanitarian Pemerintah Australia.
Selain aspek inklusivitas, para peserta juga meninjau berbagai inovasi yang mendukung pengurangan risiko bencana, mulai dari Sistem Peringatan Dini Tsunami Bali, Penguatan Ketangguhan Pariwisata melalui Sertifikasi Kesiapsiagaan Bencana, Kampus Siaga Bencana, Desa Tangguh Bencana, pemetaan digital partisipatif, hingga penguatan sistem data dan informasi kebencanaan.
Kunjungan ke Pusdalops BPBD Provinsi Bali memperlihatkan bagaimana data kini menjadi fondasi penting bagi peringatan dini, koordinasi tanggap darurat, dan pengambilan keputusan yang lebih cepat serta akurat.
Perjalanan misi ditutup di Desa Adat Temukus, Karangasem, yang memadukan pengetahuan lokal dengan teknologi modern. Bersama para pemuda adat, masyarakat memanfaatkan drone untuk memetakan kawasan rawan bencana dan mendukung pengambilan keputusan di tingkat komunitas. Praktik tersebut dinilai memiliki potensi untuk direplikasi di berbagai wilayah Indonesia.
“Menurut saya, desa adat yang telah tangguh bencana dengan menggabungkan teknologi dan pengetahuan lokal, memiliki potensi besar untuk menjadi percontohan di wilayah lain,” kata Pangarso Suryotomo, Direktur Kesiapsiagaan BNPB.
Program SIAP SIAGA merupakan kemitraan Australia–Indonesia dalam manajemen risiko bencana yang bertujuan meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mencegah, bersiap, merespons, dan memulihkan diri dari bencana, sekaligus memperkuat kerja sama kemanusiaan kedua negara di kawasan Indo-Pasifik.
Dari Bali, para peserta melihat bahwa ketangguhan bencana bukan lagi sekadar konsep dalam dokumen perencanaan. Ketika terdapat data yang lebih baik, sistem yang lebih kuat, pengetahuan lokal, dan partisipasi masyarakat yang saling terhubung, risiko dapat dikelola sebelum berubah menjadi krisis. Pengalaman ini menunjukkan bahwa melindungi masyarakat dari bencana tidak dimulai saat keadaan darurat terjadi, melainkan melalui investasi dan kolaborasi yang dibangun jauh sebelumnya. (rah/red)
