Barometer Bali | Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (2/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Koster mendorong peningkatan dukungan pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah (TKD) dan APBN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di Bali. Menurutnya, dukungan tersebut penting mengingat posisi Bali sebagai destinasi pariwisata internasional sekaligus daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan devisa negara.
Koster menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Banggar DPR RI yang dinilai menjadi momentum untuk menyampaikan secara langsung karakteristik, kebutuhan, serta tantangan pembangunan Bali kepada pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, pembangunan Bali memiliki karakteristik khusus karena Pulau Dewata merupakan satu kesatuan wilayah yang mengintegrasikan alam, manusia, dan kebudayaan. Pembangunan Bali dilaksanakan dengan prinsip “1 Pulau, 1 Pola, dan 1 Tata Kelola” yang sejalan dengan semangat Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Karena itu, menurut Koster, kebutuhan pembangunan Bali tidak dapat hanya dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah, tetapi juga perlu mempertimbangkan beban Bali sebagai destinasi pariwisata internasional.
Sepanjang 2025, Bali menerima sekitar 16,3 juta kunjungan wisatawan, terdiri atas sekitar 7,05 juta wisatawan mancanegara dan 9,28 juta wisatawan domestik. Sementara pada 2024, devisa pariwisata Bali tercatat sekitar Rp176 triliun atau sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata Indonesia yang mencapai Rp319,9 triliun.
“Kontribusi yang besar ini tentu harus diikuti dengan dukungan pembangunan yang memadai. Bali membutuhkan infrastruktur yang mampu menjaga kualitas pariwisata sekaligus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” ujar Koster.
Ia mengatakan pertumbuhan pariwisata perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas jalan dan transportasi publik, ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah, energi, pelabuhan, serta berbagai infrastruktur pendukung lainnya.
Sejumlah persoalan masih menjadi tantangan Bali, seperti kemacetan, keterbatasan transportasi publik dan air bersih, persoalan sampah, hingga kesenjangan pembangunan antara kawasan Bali Selatan atau Sarbagita dengan wilayah lainnya.
Atas kondisi tersebut, Koster berharap alokasi transfer ke daerah untuk Bali dapat ditingkatkan, terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis yang memiliki dimensi kepentingan nasional.
“Kami menyampaikan harapan agar alokasi transfer ke daerah untuk Bali dapat ditingkatkan, khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis. Kebutuhan pembangunan infrastruktur Bali memiliki dimensi nasional, bukan hanya kepentingan daerah,” tegasnya.
Sejumlah proyek yang dinilai membutuhkan dukungan APBN antara lain pembangunan dan peningkatan jalan nasional serta konektivitas antarkawasan, konektivitas Singaraja–Mengwi, Jalan Lingkar Bali, konektivitas Klungkung–Karangasem dan Karangasem–Buleleng, serta konektivitas Nusa Penida.
Koster juga menyampaikan kebutuhan dukungan untuk pembangunan jembatan Nusa Ceningan–Nusa Lembongan serta pengembangan infrastruktur pelabuhan dan angkutan logistik di Celukan Bawang, Sangsit, Amed, dan Gunaksa.
Selain konektivitas, ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat terhadap penyediaan air bersih melalui SPAM Telagawaja, Bendungan Sidan, dan Bendungan Titab. Pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir serta pengembangan energi bersih juga menjadi bagian dari kebutuhan pembangunan Bali.
Menurut Koster, pembangunan infrastruktur tersebut diperlukan untuk menjaga kualitas lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan.
Ia juga menekankan pembangunan infrastruktur perlu diarahkan untuk mendorong pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi di seluruh Bali agar tidak hanya terkonsentrasi di wilayah Bali Selatan.
“Pembangunan konektivitas Bali Utara, Bali Timur, Bali Tengah, dan Bali Barat menjadi sangat penting untuk menciptakan pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujarnya.
Koster menegaskan orientasi pembangunan Bali tidak semata-mata mengejar peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Pemerintah Provinsi Bali juga ingin memastikan pariwisata tumbuh dengan tetap menjaga kualitas, daya saing, martabat, serta keberlanjutan lingkungan dan budaya.
“Kita tidak hanya ingin mengejar jumlah wisatawan, tetapi ingin membangun pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, bermartabat, dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menjelaskan kunjungan kerja tersebut bertujuan menghimpun masukan, saran, dan rekomendasi terkait kebijakan penerimaan serta pengalokasian Transfer ke Daerah dalam APBN.
Syarief juga menampik anggapan mengenai adanya penurunan alokasi transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Menurutnya, sebagian anggaran saat ini dialokasikan melalui berbagai program strategis nasional yang manfaatnya juga dirasakan langsung oleh daerah.
“Sebenarnya bukan penurunan. Banyak anggaran transfer yang sekarang digunakan untuk program-program nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Contohnya, kewenangan daerah seperti PPPK paruh waktu sebagian besar ditanggung oleh pusat secara bertahap,” jelasnya.
Banggar DPR RI turut mengapresiasi paparan Gubernur Bali mengenai karakteristik, potensi, dan tantangan pembangunan Bali. Bali dinilai memiliki posisi strategis bagi perekonomian nasional, khususnya melalui sektor pariwisata.
Upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam mempertahankan pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan juga mendapat perhatian. Keberlanjutan pariwisata dinilai berkaitan erat dengan kualitas lingkungan, infrastruktur, pelayanan, serta kelestarian budaya Bali. (red)
