Barometer Bali | Badung – Ancaman perubahan iklim terhadap kawasan pesisir Indonesia membutuhkan langkah penanganan yang terintegrasi, berbasis ilmu pengetahuan, dan memperhatikan kearifan lokal. Hal tersebut menjadi salah satu pesan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri saat meninjau abrasi Pantai Kuta, Kabupaten Badung, Minggu (11/10/2026).
Megawati yang juga menjabat Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) didampingi Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta dalam peninjauan tersebut.
Megawati menyoroti pemanasan global dan pencairan es di kutub yang berpotensi memperburuk kondisi wilayah pesisir, terutama bagi Indonesia sebagai negara kepulauan.
“Ingat, ancaman dari global warming, pencairan es di kutub kian terasa bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Bertahun-tahun lalu sudah dibahas dan kita sebagai penerus harus mampu mencari solusi terbaik,” katanya.
Menurut Megawati, persoalan abrasi tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan sektoral. Sinergi antara kementerian, lembaga riset, akademisi, dan pemerintah daerah diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan karakteristik geografis dan kebutuhan wilayah pesisir.
“Jadi kerjanya jangan sepotong-sepotong,” tegasnya.
Selain mendorong penguatan riset dan inovasi teknologi, Megawati menekankan pentingnya penerapan kearifan lokal Bali, khususnya filosofi Tri Hita Karana.
Filosofi yang menekankan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan tersebut dinilai relevan sebagai landasan dalam menjaga kelestarian alam dan keberlanjutan kawasan pesisir.
Abrasi Pantai Kuta sendiri telah menjadi persoalan serius karena berdampak terhadap kondisi fisik pantai, fasilitas publik, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada 2026, kemunduran garis pantai dilaporkan diperkirakan mencapai 1,9 meter per tahun.
Pemerintah telah mengupayakan penanganan melalui pembangunan infrastruktur pengaman pantai. Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Hubungan Antarlembaga, Triono Junoasmono, menyampaikan bahwa pembangunan pemecah gelombang atau breakwater dilakukan di bagian selatan Pantai Kuta melalui Balai Wilayah Sungai bersama pemerintah daerah.
Triono juga mengungkapkan bahwa sekitar 30 persen dari total garis pantai Bali yang panjangnya lebih dari 1.300 kilometer telah terdampak abrasi. Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah penanganan sekitar 85 kilometer garis pantai.
Ia berharap kunjungan Megawati bersama jajaran pemerintah dan pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi untuk mempercepat penanganan persoalan tersebut.
Upaya menjaga pesisir Bali dengan demikian tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik, tetapi juga dukungan ilmu pengetahuan, inovasi, dan kesadaran kolektif untuk menjaga keseimbangan lingkungan demi keberlanjutan generasi mendatang. (red)
