Barometer Bali | Badung – Krisis bahan bakar minyak (BBM) yang melanda Bali berbuntut pada desakan pergantian pejabat di tingkat pusat. Pimpinan Cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PC KMHDI) Badung meminta Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri.
Desakan tersebut tertuang dalam tujuh poin pernyataan sikap PC KMHDI Badung yang disampaikan Ketua PC KMHDI Badung, I Made Arya Bayu Suta, pada Jumat (16/10/2026).
KMHDI Badung menilai krisis BBM yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU di Bali menunjukkan adanya persoalan dalam mitigasi dan penanganan pasokan energi. Organisasi mahasiswa ini meminta pemerintah pusat mengambil langkah tegas sekaligus memastikan persoalan distribusi BBM segera dituntaskan.
“Pemerintah harus memastikan persoalan ini tidak berlarut-larut dan tidak semakin membebani masyarakat,” demikian sikap yang disampaikan dalam pernyataan tersebut.
Desak Pergantian Menteri ESDM dan Dirut Pertamina
Selain meminta pergantian Menteri ESDM dan Dirut Pertamina, KMHDI Badung mendesak Kementerian ESDM menjamin ketersediaan serta kelancaran distribusi kuota BBM untuk Bali.
Mereka juga meminta pemerintah mengantisipasi dampak krisis BBM terhadap sistem kelistrikan agar gangguan pasokan energi tidak berkembang menjadi ancaman pemadaman listrik massal atau blackout.
Di sisi lain, Pertamina didesak segera mengirimkan 50 persen dari volume BBM yang berada di Integrated Terminal (IT) Manggis dan IT Pesanggaran guna membantu mempercepat pemulihan pasokan di Bali.
KMHDI Badung menilai langkah konkret diperlukan agar antrean di SPBU tidak terus berlarut dan aktivitas masyarakat maupun dunia usaha dapat kembali berjalan normal.
Koster dan Bupati Badung Diminta Rutin Turun ke SPBU
Desakan juga ditujukan kepada pemerintah daerah. Gubernur Bali Wayan Koster yang sudah beberapa kali turun langsung ke SPBU agar mengajak jajaran Disnaker ESDM Bali dan Dinas Kesehatan Bali lebih rutin terjun langsung ke SPBU yang mengalami antrean padat.
Selain memantau situasi, mereka diminta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang harus mengantre BBM dalam waktu lama.
Tuntutan serupa disampaikan kepada Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama jajaran terkait. Pemerintah Kabupaten Badung diminta mendatangi titik-titik SPBU yang mengalami antrean panjang sekaligus menghadirkan fasilitas kesehatan gratis bagi warga.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kondisi masyarakat tetap terpantau di tengah situasi krisis.
Minta Penimbun BBM Ditindak dan SPBU Dijaga
KMHDI Badung juga meminta DPRD Badung mengimbau masyarakat agar tidak melakukan penimbunan maupun menjual kembali BBM bersubsidi dan nonsubsidi secara tidak semestinya.
Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah praktik yang berpotensi memperburuk antrean dan mengganggu distribusi BBM kepada masyarakat.
Dari sisi keamanan, Kapolres Badung dan Kapolresta Denpasar diminta memastikan keamanan serta ketertiban di setiap SPBU yang mengalami antrean padat.
KMHDI Badung berharap seluruh pihak dapat bekerja sama untuk mencegah munculnya persoalan baru, termasuk potensi gesekan di tengah masyarakat akibat kesulitan mendapatkan BBM.
Tujuh Poin Sikap Diserahkan ke DPRD Badung
Tujuh poin pernyataan sikap tersebut telah disampaikan kepada Ketua DPRD Badung untuk diteruskan kepada pihak-pihak terkait. Arya Bayu berharap aspirasi mahasiswa itu dapat sampai kepada pemerintah dan ditindaklanjuti melalui langkah nyata.
Ia mengingatkan, krisis BBM yang tidak segera ditangani berpotensi memicu keresahan sosial apabila masyarakat terus menghadapi kesulitan mendapatkan bahan bakar.
“Amarah rakyat mungkin tidak menyelesaikan masalah, namun amarah ini berpotensi menimbulkan masalah baru jika krisis BBM tidak segera terselesaikan. Kami berharap seluruh pihak yang terkait krisis BBM ini bergotong-royong untuk menyelesaikan masalah agar Bali tidak keos (chaos),” pungkas Arya Bayu.
Melalui pernyataan sikap tersebut, KMHDI Badung mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, Pertamina, dan aparat keamanan mengambil langkah terkoordinasi untuk memulihkan pasokan BBM serta menjaga situasi Bali tetap kondusif. (vin)
