Barometer Bali | Badung – DPRD Kabupaten Badung menyoroti perlunya penyesuaian regulasi daerah terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, mengatakan, penyesuaian tersebut menjadi penting untuk memastikan seluruh produk hukum daerah tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional.
Ia menjelaskan, pembahasan terkait Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
“Karena sudah ada aturan yang mengatur di tingkat nasional, maka peraturan yang berada di bawahnya harus disesuaikan. Tujuannya supaya tidak terjadi konflik norma maupun tumpang tindih antara satu peraturan dengan peraturan lainnya,” ujarnya.
Menurutnya, harmonisasi regulasi merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah agar pelaksanaan kebijakan memiliki landasan hukum yang jelas.
Ia berharap penyesuaian tersebut dapat memperkuat kepastian hukum sekaligus mendukung pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat Badung. (rian)
