Barometer Bali | Klungkung – Pemerintah Kabupaten Klungkung menggelar Rapat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (P2ED) di Ruang Rapat Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung, Rabu (11/11). Rapat dipimpin oleh Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra, yang hadir mewakili Bupati Klungkung guna memastikan arah kebijakan ekonomi daerah berjalan selaras dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Berdasarkan laporan Tim P2ED, pertumbuhan ekonomi kumulatif (c-to-c) Kabupaten Klungkung hingga Triwulan II 2026 telah mencapai 5,72%, meningkat dari 5,25% pada Triwulan I. Kendati menunjukkan tren positif melampaui capaian tahun sebelumnya (5,67%), angka ini masih berada di bawah target 2026 sebesar 6,00%. Adapun total realisasi investasi pada Semester I 2026 tercatat menyentuh Rp3,33 triliun, dengan Kepulauan Nusa Penida sebagai pusat serapan investasi terbesar yang mencapai Rp2,876 triliun atau 86,3%.
Dalam arahannya yang membacakan sambutan Bupati Klungkung, Wabup Tjokorda Gde Surya Putra menegaskan bahwa percepatan ekonomi tidak dapat dicapai secara sektoral, melainkan memerlukan kerja terpadu dari seluruh pemangku kepentingan.
“Ekonomi daerah tidak tumbuh dengan sendirinya, ia tumbuh karena kerja bersama, mulai dari petani, nelayan, pembudidaya rumput laut, pengrajin tenun, songket, dan lukisan Kamasan, hingga pelaku pariwisata dan jajaran pemerintah,” ujar Tjokorda Gde Surya Putra.
Untuk mengoptimalkan pengendalian program, Pemkab Klungkung mengandalkan Tim P2ED yang terbagi ke dalam enam koordinator bidang strategis, meliputi:
- Koordinator I: Percepatan realisasi APBD serta penanaman modal asing (PMA) dan dalam negeri (PMDN) yang taat aturan tata ruang dan lingkungan.
- Koordinator II: Percepatan proyek infrastruktur pemerintah dan pengendalian harga bahan pokok guna menjaga daya beli masyarakat.
- Koordinator III: Peningkatan ekspor-impor dan perluasan kesempatan kerja lokal.
- Koordinator IV: Peningkatan produktivitas dan hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, serta peternakan.
- Koordinator V: Peningkatan output industri manufaktur, kerajinan, dan tenun agar naik kelas.
- Koordinator VI: Penyederhanaan kemudahan perizinan berusaha yang transparan dan bebas pungutan liar.
Selain itu, rapat juga mendengarkan paparan secara daring dari Kepala Pusat dan Fasilitasi Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri, Ahmad Fajri, terkait optimalisasi sistem monitoring dan evaluasi. Berdasarkan analisis data, Klungkung tercatat telah mengisi 70 dari 77 sub-indikator (90,9%), dengan sisa indikator yang masih memerlukan penyempurnaan evidence segera dituntaskan sebelum batas akhir pengunggahan tanggal 20 setiap bulannya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gede Dirga Kardita, memaparkan bahwa sektor tersier dan pariwisata (akomodasi serta makan minum) masih menjadi motor penggerak utama ekonomi daerah pascapandemi, disusul sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar PDRB dengan kontribusi 21,31%. Ke depan, BPS merekomendasikan penguatan industri pengolahan guna menjembatani produk pertanian lokal agar terserap secara optimal oleh sektor pariwisata.
Menutup arahannya, Wabup Tjokorda Gde Surya Putra berpesan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperkuat kedisiplinan data serta mengoptimalkan sinergi bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Kepolisian, Kodim, dan Kejaksaan Negeri demi menghadirkan iklim investasi yang kondusif, aman, dan berkelanjutan di Kabupaten Klungkung.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Bali Muhamad Shiroth, perwakilan Forkopimda, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Inspektur Daerah, Kepala Badan, serta pimpinan OPD dilingkungan Pemkab Klungkung. (rah/red)
