Barometer Bali | Gianyar – Perselisihan akses jalan menuju proyek co-living milik investor Benny Wulur di Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, belum menemukan titik penyelesaian. Setelah sebelumnya ditutup menggunakan beton, akses yang disengketakan kini kembali dipasangi kawat berduri, Jumat (13/11/2026).
Persoalan ini semakin kompleks karena kedua pihak memiliki pandangan berbeda mengenai status kepemilikan dan hak penggunaan jalan. Pihak Benny Wulur menyatakan akses tersebut telah dibebaskan, sementara pihak yang dilaporkan menegaskan jalan itu merupakan akses pribadi di atas tanah milik kliennya.
Kuasa hukum Benny Wulur, I Made Somya Putra, S.H., M.H., yang akrab disapa Jro Somya, mengatakan pihaknya telah menempuh jalur hukum melalui laporan pidana ke Polda Bali. Menurutnya, penanganan laporan tersebut masih berlangsung dan pihak-pihak terkait dikabarkan segera dimintai keterangan.
“Perkembangan kasus laporan pidana Pak Benny Wulur terkait pihak-pihak yang menutup akses jalan yang sudah dibebaskan di Keramas saat ini sudah bergulir. Dalam waktu dekat, semua pihak akan diperiksa. Jadi, proses ini terus berjalan dan bagi kami sudah on the track,” ujar Jro Somya, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Somya, pemasangan kawat berduri di atas penghalang beton semakin menyulitkan akses menuju lahan kliennya. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang lebih besar terhadap rencana investasi yang sedang dikembangkan.
“Beton-beton yang ditancapkan khusus di akses jalan yang sudah dibebaskan menuju tanah Pak Benny atau klien kami, sekarang kembali dipasangi kawat berduri. Tidak apa-apa, justru semakin jauh mereka berbuat, semakin besar juga hitung-hitungan kerugian yang nantinya akan kami ajukan,” tegasnya.
Somya mengungkapkan, selain menempuh jalur pidana, tim kuasa hukum juga tengah mempersiapkan langkah perdata. Upaya tersebut dimaksudkan untuk meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang menurut pihaknya timbul akibat terhalangnya akses menuju lahan.
Bahkan, pihaknya berencana mengkaji peran aparat desa maupun unsur pemerintahan terkait apabila ditemukan dugaan pembiaran terhadap persoalan tersebut.
“Kami juga ingin menguji peran aparat desa dan aparat pemerintahan yang ada di sana. Termasuk nilai-nilai kerugian yang akan kami hitung terhadap dugaan pembiaran ini,” katanya.
Perselisihan ini sebelumnya mencuat setelah adanya permintaan kompensasi sebesar Rp1,5 miliar dari pihak yang mengklaim memiliki hak atas jalan tersebut, sebagaimana disampaikan tim kuasa hukum Benny Wulur.
Merasa keberatan, Benny Wulur melalui kuasa hukumnya melaporkan dugaan pemerasan ke Polda Bali pada 2 November 2026, dengan seseorang berinisial NLPN sebagai terlapor. Namun, laporan tersebut masih dalam proses penanganan dan belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya tindak pidana.
Kuasa Hukum Terlapor juga Klaim Jalan Merupakan Akses Pribadi
Di sisi lain, kuasa hukum NLPN, Nyoman Wirajaya, S.H., M.H., dari King Yustisia Law Office, membantah anggapan bahwa akses tersebut dapat digunakan tanpa persetujuan pemilik tanah.
Wirajaya menegaskan, jalan yang menjadi objek perselisihan merupakan akses pribadi yang berada di atas tanah milik kliennya. Ia menyebut penggunaan jalan oleh pihak lain selama ini dilakukan berdasarkan hubungan sewa.
“Dan semua yang memakai akses tersebut menyewa ke klien saya termasuk Komune sendiri sudah menyewa 25 tahun yang lalu. Semua bukti sewanya ada,” jelas Wirajaya saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (18/11/2026)
Menurutnya, keberadaan perjanjian sewa tersebut menjadi salah satu dasar pihaknya mempertahankan klaim atas hak penggunaan akses jalan.
Wirajaya juga mengungkapkan bahwa pihak kuasa hukum Benny Wulur sebelumnya telah mendatangi kantornya untuk membicarakan kemungkinan mediasi. Namun, ia menyebut tawaran dari pihaknya belum mendapatkan tanggapan.
Karena belum tercapai kesepakatan, Wirajaya menyatakan penutupan akses masih akan dipertahankan.
“Selama belum ada titik temu ya pagar kami tetap akan memblokir akses tersebut. Masak investasi puluhan miliar tidak berani berkontribusi terhadap akses yang menjadi sarana utama bisnisnya,” tutup Wirajaya. (red)










