UU Perampasan Aset Disahkan, Nyoman Parta: Pelaku Meninggal atau Kabur, Harta Hasil Kejahatan Tetap Bisa Dirampas

Screenshot_20261119_122051_InCollage - Collage Maker
SAHKAN UU PERAMPASAN - Nyoman Parta menyatakan RUU Perampasan Aset disahkan menjadi Undang Undang dalamn rapat paripurna DPR RI pada Kamis (19/11/2026. (Barometer Bali/Red)

Barometer Bali | Jakarta – Upaya memperkuat pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian akibat tindak pidana memasuki babak baru. Komisi III DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dan akhirnya disahkan dalam rapat paripurna DPR RI menjadi Undang Undang pada Kamis (19/11/2026).

Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta, mengungkapkan sejumlah ketentuan penting dalam RUU tersebut. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kemungkinan perampasan aset hasil kejahatan meskipun pelakunya meninggal dunia, mengalami sakit permanen, atau melarikan diri.

Menurut Parta, pengaturan tersebut dimaksudkan agar proses pemulihan aset hasil tindak pidana tidak terhenti hanya karena pelaku tidak dapat menjalani proses hukum sebagaimana biasanya.

“Selama ini kalau tersangka sudah meninggal, kasusnya tidak dilanjutkan. Kali ini, walaupun tersangka atau terdakwanya meninggal, asetnya tetap bisa dirampas. Begitu juga jika tersangkanya sakit permanen atau melarikan diri dan tidak ditemukan keberadaannya,” ungkap Parta.

Tak Hanya Korupsi, Investasi Bodong Juga Jadi Perhatian

Parta menjelaskan, cakupan RUU Perampasan Aset tidak terbatas pada tindak pidana korupsi. Regulasi ini juga menyasar aset yang berkaitan dengan kejahatan narkotika dan psikotropika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan manusia, hingga penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.

Berita Terkait:  Nyoman Parta Jelaskan Alasan Dukung Hak Menyatakan Pendapat soal Ijazah Gibran

Selain itu, tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menimbulkan dampak luas bagi masyarakat turut menjadi perhatian.

Salah satu contoh yang disoroti Parta adalah maraknya praktik investasi bodong yang mengakibatkan masyarakat kehilangan uang dalam jumlah besar. Dalam banyak kasus, korban menghadapi kesulitan untuk memperoleh kembali aset yang telah dikuasai pelaku.

“Contoh yang terakhir ini adalah seringnya masyarakat menjadi korban investasi bodong. Pelakunya susah disentuh dan harta korbannya tidak bisa dipulihkan,” jelasnya.

Melalui pengaturan perampasan aset, diharapkan tersedia mekanisme hukum yang lebih efektif untuk menelusuri dan memulihkan harta yang berkaitan dengan tindak pidana.

Aset Hasil Kejahatan hingga Harta Sah Pelaku Bisa Disasar

Lebih lanjut, Parta memaparkan bahwa RUU tersebut mengatur beberapa kategori aset yang dapat menjadi objek perampasan.

Berita Terkait:  Bahlil Murka Dituding Sadap Presiden dan Isu Munaslub 29 November, Ancam Somasi Penyebar Hoaks

Di antaranya harta yang diperoleh dari tindak pidana, aset yang digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan, serta barang temuan yang diketahui berasal dari aktivitas kriminal.

Bahkan, aset yang diperoleh secara sah oleh pelaku juga dapat menjadi objek perampasan untuk mengganti kerugian sesuai nilai yang ditentukan berdasarkan ketentuan hukum.

RUU ini juga memuat mekanisme perampasan aset tanpa didasarkan pada putusan pemidanaan terhadap pelaku dalam keadaan tertentu. Mekanisme tersebut menjadi salah satu pembaruan yang disoroti dalam pembahasan regulasi.

Badan Khusus Bakal Kelola Aset Sitaan

Selain mengatur mekanisme perampasan, RUU tersebut memuat rencana pembentukan badan pengelola aset hasil tindak pidana.

Lembaga ini nantinya memiliki tugas mengamankan, memelihara, melakukan penilaian, menjual, hingga memanfaatkan aset yang telah disita atau dirampas sesuai ketentuan.

Parta menilai keberadaan badan pengelola diperlukan mengingat penanganan barang sitaan selama ini masih menghadapi berbagai persoalan, terutama menyangkut pemeliharaan dan penurunan nilai ekonomis aset.

“Selama ini sering sekali ada persoalan ketika lembaga peradilan melakukan penyitaan. Hasil sitaan itu sering menjadi persoalan, jumlahnya berkurang, nilainya menjadi sangat kecil, maupun perawatannya mengalami kesulitan,” ujarnya.

Berita Terkait:  HUT Ke-15, NasDem Bali Panaskan Mesin Partai Menuju Pemilu 2029

Dengan sistem pengelolaan yang lebih terstruktur, aset hasil tindak pidana diharapkan dapat dipertahankan nilainya sehingga memberikan manfaat optimal dalam pemulihan kerugian negara maupun korban kejahatan.

Parta Singgung Ancaman Hukuman Mati bagi Koruptor

Dalam penjelasannya, Parta juga menyebut adanya ketentuan mengenai ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam rancangan regulasi tersebut.

Meski demikian, penerapan setiap ketentuan nantinya tetap harus mengacu pada rumusan undang-undang yang disahkan serta mekanisme hukum yang berlaku.

Parta turut menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan berbagai pihak yang selama ini aktif menyuarakan pentingnya pengesahan RUU Perampasan Aset.

Ia menilai kritik, masukan, serta dorongan publik menjadi bagian penting dalam perjalanan pembahasan regulasi tersebut hingga mencapai tahap pengambilan keputusan tingkat I.

“Terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi dalam terwujudnya undang-undang ini, yang telah memberikan kritik, tuntutan, dan dorongan agar undang-undang ini dapat ditetapkan,” pungkasnya.

BERITA TERKINI

Barometer Bali merupakan portal berita aktual masyarakat Bali. Hadir dengan semangat memberikan pedoman informasi terkini seputar sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, pemerintahan, pariwisata, budaya dan gaya hidup. Visi kami sebagai barometer informasi terbaru masyarakat Bali. Misi kami menyuarakan kebenaran dan menyajikan berita independen, berimbang dan bermanfaat.

Member of:

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA (SMSI) PROVINSI BALI

smsi

Member of:

smsi

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA (SMSI) PROVINSI BALI