Caption: Proyek reklamasi milik Pelindo di Pelabuhan Benoa, disinyalir belum mengajukan Pengukuran Reklamasi di Kantor ATR/BPN Kota Denpasar
Denpasar | barometerbali – Tak diduga sebelumnya, proyek pembangunan milik PT Pelindo di atas lahan reklamasi pada dumping 1 dan dumping 2 yang menggunakan anggaran lebih dari 1 triliun rupiah di Pelabuhan Benoa, Denpasar Bali ternyata oleh pihak Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Denpasar dikatakan belum kantongi izin.
Ada yang mengagetkan dilontarkan Kasubag Tata Usaha ATR/BPN Kota Denpasar Ida Ayu Ambarwati saat dikonfirmasi wartawan bahwa BUMN yang mengelola pelabuhan laut tersebut belum pernah mengajukan pengukuran lahan reklamasi.
Dapat disinyalir pula Pelindo tidak memiliki alas hak berupa sertifikat hak guna bangunan (HGB). Dan patut diduga juga pembangunan dilakukan sekarang ini belum mengantongi izin mendirikan bangunan alias IMB yang sekarang disebut Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Terkait permohonan, kami sarankan untuk tanyakan langsung ke Pelindo, karena sampai saat ini Pelindo belum pernah mengajukan permohonan ke kami (ATR/BPN Kota Denpasar, red) makanya kami tidak tau persis. Jadi saran kami silahkan koordinasi dengan Pelindo karena mereka yang punya proyek,” ujar Ambarwati kepada awak media di Denpasar Bali, Selasa (2/8/2022)
Ditanya soal batas-batas lahan reklamasi di Teluk Benoa dan juga luasan ditegaskan, pihak ATR/BPN Denpasar tidak tahu menahu soal itu, baik batas-batasnya karena belum ada laporannya ke ATR/BPN Denpasar.
“Terkait dengan masalah batas obyek wilayah yang menjadi pertanyaan ke kami tentang tanah reklamasi Pelindo, dari kami di BPN mempersilahkan melakukan konfirmasi ke pemerintah Kota Denpasar,” sarannya.
Ia menambahkan karena Pelindo masuk wilayah hukum Kota Denpasar sehingga jika ada permohonan sertifikasi obyek dan jika sudah disertifikasi, maka tentu akan masuk di Kota Denpasar.
“Apalagi hingga saat ini kami di BPN belum tahu menahu soal itu, baik batas-batasnya karena juga belum ada laporannya ke BPN,” tandas Ambarwati.
Diberitakan sebelumnya Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo, Ali Mulyono mengatakan, pihaknya tak hanya melakukan percepatan pembangunan di sisi darat, namun juga berfokus pada pembangunan fasilitas di sisi laut khususnya kolam dan alur kapal di Benoa.
Hal ini disampaikan Pelindo setelah menerima bantuan negara yang didapat melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1,2 Triliun untuk mendukung pembangunan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) khususnya pengerukan alur dan kolam pelabuhan.
“Progress update pengerukan alur dan kolam di area BMTH tahap 2 pada paket A dan B disampaikan sudah mencapai 13,2% dan 30,8%,” ungkap Ali.
Hal ini sangat krusial mengingat BMTH diproyeksikan untuk mampu melayani kapal-kapal cruise dengan panjang hingga 350m dan mampu mengangkut total penumpang hingga 6.000 orang sehingga memberikan dampak ekonomi yang signifikan.
“Pengerukan alur dan kolam di area BMTH akan terus kami kebut beriringan dengan pembangunan fasilitas di sisi darat. Nantinya alur dan kolam area BMTH akan merata hingga minus 12 MLWS dari sebelumnya minus 9 MLWS, sehingga harapannya mampu mengakomodir kunjungan cruise yang lebih besar,” tandas Ali, Senin (1/8/2022).
Ditambahkan Ali, dukungan pemerintah dalam pengembangan BMTH yang diwujudkan melalui PMN ini diprediksi memberikan dampak ekonomi bagi pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat secara langsung, mulai dari penerimaan pajak daerah, devisa dari wisatawan asing hingga pertumbuhan UMKM di kawasan Bali dan sekitarnya.
“Dari awal pembangunan BMTH ini diniatkan untuk memberikan semacam multiplier effect guna mendukung pengembangan ekonomi wisata di kawasan Bali sehingga mampu meningkatkan pendapatan warga melalui pengembangan UMKM dan pemerintah,” tutup Ali. (BB/501)
