Akibat Kader Terjerat Korupsi, PPP Gagal Ke Senayan, Yunus: Kami Butuh Pemimpin Bersih

IMG-20250711-WA0004_bIhhdRBz3r
Foto: Ketua DPP PPP, Yunus Razak. (barometerbali/rah)

Barometer Bali | Jakarta – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dinilai gagal menembus ambang batas parlemen pada Pemilu 2024 akibat citra buruk yang ditimbulkan oleh kader-kadernya yang terjerat kasus korupsi. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua DPP PPP, Yunus Razak, yang menegaskan bahwa partai berlambang Ka’bah itu membutuhkan pemimpin yang bersih dan memiliki integritas tinggi dalam memberantas praktik korupsi di tubuh partai.

“PPP ini rusak karena ulah oknum kader yang melakukan korupsi. Akibatnya, citra kami hancur dan kepercayaan publik hilang. Ini yang bikin kami gagal masuk Senayan,” kata Yunus kepada media, Kamis (10/7/2025).

Berita Terkait:  Awal 2026, KPU Bali Teguhkan Integritas Pemilu Lewat Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja

Yunus menyebut, kegagalan PPP di Pemilu 2024 adalah kegagalan kolektif yang harus dijawab dengan perubahan serius. Menurutnya, satu-satunya cara untuk menyelamatkan partai adalah dengan menghadirkan pemimpin yang benar-benar bersih dari praktik haram itu.

Ia menilai Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono, sebagai figur yang tepat untuk kembali memimpin partai ke depan. “Pak Mardiono itu bersih, punya rekam jejak yang clear and clean. Beliau bukan tipe yang bermain-main dengan korupsi,” ujar Yunus.

Diketahui, Mardiono merupakan kader senior PPP yang memulai karier politiknya dari tingkat DPC hingga menjadi Plt Ketum. Yunus meyakini, hanya kepemimpinan kader tulen seperti Mardiono yang dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap PPP.

Berita Terkait:  Wayan Koster Ajak Gen Z–Milenial Bali Berinovasi, Kreatif, dan Melek Digital

“Pemimpin yang antikorupsi, itu kebutuhan mutlak bagi PPP. Bukan sekadar jago kampanye, tapi harus bisa menjaga marwah partai dari dalam. Tanpa itu, semua pencitraan cuma buang-buang energi,” tambahnya.

Yunus juga menyoroti munculnya sejumlah nama dari luar PPP yang disebut-sebut masuk bursa calon ketua umum dalam Muktamar X PPP yang akan digelar di Bali, September 2025. Namun, menurutnya, hal itu bertentangan dengan AD/ART partai.

“Ketum PPP itu harus kader. Harus pernah jadi pengurus. Jangan sampai partai ini dipimpin orang yang tidak punya akar loyalitas dan tidak punya rekam jejak dalam perjuangan partai,” tegasnya.

Berita Terkait:  Wayan Koster Ajak Gen Z–Milenial Bali Berinovasi, Kreatif, dan Melek Digital

Yunus menutup pernyataannya dengan harapan besar bahwa PPP akan bangkit kembali jika dipimpin oleh sosok yang konsisten mengusung politik bersih. “Kalau kita mau bangkit, kita harus mulai dari dalam. Dari pemimpin yang bersih dan berani melawan korupsi,” pungkasnya.

PPP, korupsi, politik bersih, Muhammad Mardiono, Muktamar PPP, Pemilu 2024, gagal ke Senayan, kader korup, partai politik, reformasi internal. (rah)

BERITA TERKINI

Barometer Bali merupakan portal berita aktual masyarakat Bali. Hadir dengan semangat memberikan pedoman informasi terkini seputar sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, pemerintahan, pariwisata, budaya dan gaya hidup. Visi kami sebagai barometer informasi terbaru masyarakat Bali. Misi kami menyuarakan kebenaran dan menyajikan berita independen, berimbang dan bermanfaat.

Member of:

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA (SMSI) PROVINSI BALI

smsi

Member of:

smsi

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA (SMSI) PROVINSI BALI