Barometer Bali | Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Parta, menyambut positif langkah cepat Jaksa Agung ST Burhanuddin yang segera mengisi sejumlah jabatan strategis di Kejaksaan Agung, termasuk menunjuk Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
Menurut Parta, percepatan pengisian posisi penting tersebut menjadi langkah tepat untuk menjaga kesinambungan kinerja institusi, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang menjadi perhatian masyarakat.
“Keputusan Jaksa Agung mengisi jabatan strategis patut diapresiasi. Kejaksaan tidak boleh kehilangan ritme dalam pemberantasan korupsi. Kehadiran pejabat definitif diharapkan mampu mempercepat penanganan perkara secara profesional, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum,” kata Parta, Jumat (24/7/2026).
Meski demikian, legislator asal Desa Guwang, Gianyar itu menegaskan bahwa pergantian pejabat tidak boleh berhenti sebagai langkah administratif semata. Menurutnya, perubahan kepemimpinan harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh, terutama di lingkungan pidana khusus yang memiliki peran sentral dalam penegakan hukum.
Parta menilai munculnya dugaan korupsi yang melibatkan oknum di internal Jampidsus telah memunculkan keresahan publik. Bahkan, masyarakat kini cenderung melihat persoalan tersebut bukan lagi sebagai tindakan individu, melainkan indikasi adanya persoalan yang lebih mendasar di dalam sistem.
“Ketika dugaan korupsi justru muncul di institusi yang bertugas memberantas korupsi, wajar jika masyarakat mempertanyakan apakah persoalannya hanya oknum atau sudah menyangkut sistem. Persepsi publik seperti ini harus dijawab melalui langkah konkret,” ujarnya.
Karena itu, Parta mendukung komitmen Jampidsus yang baru untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh perkara yang sedang ditangani.
Menurutnya, evaluasi tersebut harus mencakup seluruh aspek penanganan perkara, mulai dari mekanisme administrasi, tata kelola, sistem pengawasan, hingga integritas aparat penegak hukum yang terlibat.
“Evaluasi total harus benar-benar dijalankan. Jangan ada satu pun perkara yang luput dari pengawasan. Seluruh proses perlu ditelaah secara objektif agar jika ditemukan kelemahan sistem dapat segera diperbaiki,” tegasnya.
Ia menambahkan, reformasi internal menjadi syarat penting bagi Kejaksaan untuk memulihkan kepercayaan publik. Sebab, institusi penegak hukum harus mampu menunjukkan komitmen membersihkan diri sebelum menuntut integritas dari pihak lain.
“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Tidak boleh ada lagi ruang bagi penyimpangan di internal. Reformasi harus dimulai dari dalam tubuh Kejaksaan sendiri,” tandasnya.
Parta juga menilai pembenahan tidak cukup dilakukan melalui pergantian personel. Penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi penanganan perkara, penerapan manajemen risiko, serta peningkatan profesionalisme jaksa harus menjadi bagian dari agenda reformasi.
“Integritas adalah fondasi utama penegakan hukum. Jika institusinya bersih dan sistemnya kuat, kepercayaan masyarakat akan kembali dan pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif,” ucapnya.
Sebagai mitra kerja Kejaksaan, Parta memastikan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses reformasi di Korps Adhyaksa agar komitmen pemberantasan korupsi benar-benar diwujudkan secara konsisten.
“Kami akan terus mengawal proses pembenahan ini. Harapan publik sangat besar agar Kejaksaan semakin profesional, independen, transparan, serta tetap menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia,” pungkas Nyoman Parta. (red)
